Latest Program: Depresiasi Rupiah Berdampak Ganda bagi APBN, Pemerintah Perlu Evaluasi Asumsi Makro

Latest Program: Depresiasi Rupiah Berdampak Ganda bagi APBN, Pemerintah Perlu Evaluasi Asumsi Makro

Latest Program – Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, depresiasi rupiah yang terus-menerus di atas Rp 18.000 per dolar AS menjadi isu utama dalam latest program pemerintah tahun 2026. Pelemahan mata uang ini tidak hanya memengaruhi kondisi pasar keuangan, tetapi juga berpotensi mengubah dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menciptakan tekanan pada target pertumbuhan ekonomi.

Mengapa Depresiasi Rupiah Menjadi Tantangan

Pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini menimbulkan dampak ganda pada APBN. Sebagai contoh, kenaikan nilai tukar menyebabkan peningkatan biaya impor, yang berujung pada peningkatan defisit neraca perdagangan. Namun, situasi ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan dari sektor komoditas ekspor, terutama jika harga jual barang di pasar internasional naik. Dengan latest program yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, pemerintah harus mewaspadai apakah asumsi-asumsi makro yang digunakan dapat menahan tekanan dari fluktuasi nilai tukar.

“Dampak depresiasi rupiah terhadap APBN tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu menguji ulang asumsi-asumsi makro untuk memastikan kecocokannya dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” tulis Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, dalam wawancara dengan Kontan, Senin (13/7/2026).

Kebutuhan Evaluasi Asumsi Makro

Sebagai respons terhadap pelemahan rupiah, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 100 basis poin. Meski langkah ini berdampak pada inflasi dan kebijakan fiskal, peningkatan bunga belum cukup untuk mengembalikan rupiah ke level Rp 17.000 per dolar AS. Yusuf menegaskan bahwa pemerintah perlu mengadaptasi asumsi-asumsi makro APBN 2026, khususnya dalam proyeksi nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi, agar sesuai dengan realitas pasar.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah aliran dana asing. Meski saat ini terjadi pemasukan ke instrumen pendapatan tetap seperti SBN dan SRBI, keluarnya dana dari saham lokal mencerminkan ketidakpastian terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. “Kedua arus modal ini memiliki perbedaan karakteristik. Dana ke SRBI bersifat sementara, sementara penarikan dari saham menunjukkan kepercayaan pasar yang mulai menurun,” jelas Yusuf.

“Pertumbuhan ekonomi yang dianggap terlalu optimistis dalam APBN 2026 bisa menjadi risiko jika tidak disertai dengan kebijakan yang mampu menahan tekanan inflasi dan defisit anggaran,” tambahnya.

Potensi Dampak pada Neraca Eksternal

Pelemahan rupiah juga berdampak pada neraca eksternal Indonesia. Kenaikan harga minyak yang terjadi akibat ketegangan geopolitik meningkatkan biaya impor energi, sementara imbal hasil obligasi AS yang tinggi menarik lebih banyak dana keluar dari pasar domestik. “Kondisi ini mengancam ketahanan fiskal pemerintah, terutama terkait dengan kemampuan membiayai program prioritas,” kata Yusuf.

Di sisi lain, depresiasi rupiah dapat meningkatkan daya saing ekspor. Sebagai negara yang mengandalkan ekspor sektor pertanian dan manufaktur, pelemahan mata uang lokal berpotensi menggerakkan permintaan internasional. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, pemerintah perlu memastikan bahwa latest program dapat mengimbangi dampak negatif dari biaya impor yang meningkat.

Langkah Pemerintah dalam Menyesuaikan Asumsi

Dalam latest program, pemerintah diharapkan mampu menyesuaikan asumsi makro APBN 2026 secara lebih realistis. Yusuf menekankan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi harus disesuaikan dengan indikator-indikator seperti konsumsi rumah tangga, kepercayaan konsumen, dan aktivitas manufaktur yang menunjukkan penurunan. “Pemerintah perlu melakukan analisis risiko terhadap subsidi energi, penerimaan negara, dan lainnya agar tidak mengorbankan kredibilitas kebijakan fiskal,” jelasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, pemerintah juga harus memperhatikan dinamika kebijakan moneter yang dijalankan BI. Meski BI terus memperketat suku bunga, efektivitas kebijakan ini tergantung pada kebijakan fiskal yang komplementer. “Kombinasi kebijakan antara BI dan pemerintah harus lebih terkoordinasi agar bisa mengatasi tekanan inflasi dan melemahkan rupiah,” kata Yusuf.