Main Agenda: PT Pakerin Berpotensi PHK 2.500 Pekerja, Said Iqbal Minta Pemerintah Turun Tangan
PT Pakerin Berpotensi PHK 2.500 Pekerja, Said Iqbal Minta Pemerintah Turun Tangan Operasional Perusahaan Terancam, PHK Jadi Ancaman Serius Main Agenda
PT Pakerin Berpotensi PHK 2.500 Pekerja, Said Iqbal Minta Pemerintah Turun Tangan
Operasional Perusahaan Terancam, PHK Jadi Ancaman Serius
Main Agenda – KONTAN.CO.ID – Jakarta. PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) tengah menghadapi krisis keuangan yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sekitar 2.500 karyawan. Isu ini dibawa ke publik oleh Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Penasehat Khusus Presiden dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam kunjungan lapangan ke beberapa lokasi produksi, ia menemukan adanya risiko kehilangan pekerjaan yang signifikan bagi ribuan karyawan.
“Kami menemukan fakta bahwa uang perusahaan sebesar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun terkunci di Bank Prima, Jawa Timur, yang sedang dalam proses likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini membuat operasional PT Pakerin terganggu dan PHK menjadi opsi yang mungkin diterapkan,” jelas Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).
Modus Penyebab Krisis dan Dampak pada Pekerja
KSPI menyoroti bahwa keterbatasan modal PT Pakerin menjadi katalis utama dari ancaman PHK. Kondisi ini berdampak langsung pada produksi perusahaan, dimana sekitar 80% dari pabriknya saat ini dalam kondisi ditutup. Dengan hanya 500 pekerja yang masih aktif, para buruh yang dirumahkan mengalami tekanan ekonomi serius.
“Jumlah pekerja yang dirumahkan meningkat drastis, dan ini berpotensi menyebabkan kegawatdaruratan sosial di sekitar lokasi perusahaan. Main Agenda sekarang adalah menjamin keberlanjutan operasional dan meminimalkan PHK,” terang Said dalam wawancara terpisah.
Menurut informasi yang diperoleh, uang perusahaan yang terkunci di Bank Prima menghambat kemampuan PT Pakerin untuk memenuhi kebutuhan produksi dan operasional. Pihaknya mengusulkan pengalihan dana tersebut sebagai bantuan untuk pesangon atau pengurangan beban kerja pekerja, tapi usulan ini ditolak oleh LPS. Dengan kondisi ini, risiko PHK semakin tinggi.
Langkah yang Diambil oleh Said Iqbal dan Tuntutan Pemerintah
Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI akan melibatkan pihak eksternal, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, dalam upaya mencari solusi. “Kita meminta pemerintah berperan aktif, baik melalui intervensi keuangan maupun penguasaan regulasi yang relevan untuk menangani Main Agenda ini,” jelasnya.
“Kita perlu berdiskusi langsung dengan LPS agar ada kebijakan keringanan modal. Jika tidak, PHK akan menjadi solusi terakhir yang bisa memengaruhi kehidupan ratusan keluarga pekerja,” tambah Said.
Di sisi lain, Said Iqbal menyoroti pentingnya kejelasan dari pemerintah dalam menangani isu keuangan perusahaan. Ia meminta LPS untuk mengevaluasi kembali proposal penggunaan dana terkunci, dengan mempertimbangkan dampak sosial terhadap pekerja. “Kami berharap Main Agenda ini menjadi perhatian utama dalam rapat kabinet atau diskusi kebijakan ketenagakerjaan,” kata mantan anggota DPR tersebut.
Konflik Modal dan Keterlibatan OJK serta LPS
Sebagai lembaga yang mengawasi bank, OJK menutup Bank Prima setelah menemukan indikasi kegagalan operasional. Selanjutnya, LPS mengambil alih manajemen bank tersebut, yang membuat dana perusahaan PT Pakerin tak bisa digunakan secara bebas. Ini menjadi titik awal dari permasalahan keuangan yang mengancam keberlangsungan perusahaan.
“Karena dana PT Pakerin terkunci di bawah pengawasan OJK, perusahaan tidak bisa mengambil keputusan yang cepat. Main Agenda ini memerlukan koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi PHK massal,” jelas Said Iqbal.
Menurut Said, pihaknya telah meminta LPS untuk menawarkan solusi seperti pengalihan dana darurat atau bantuan modal darurat. Namun, LPS menolak usulan tersebut, sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk. “Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil belum mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi pekerja,” tegasnya.
Kondisi Ekonomi dan Proyeksi PHK
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas, PT Pakerin memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal. Kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada pendapatan pekerja, tapi juga pada ekosistem perekonomian sekitar. Said Iqbal memproyeksikan bahwa PHK akan berdampak luas, terutama pada daerah-daerah yang bergantung pada industri tersebut.
“Main Agenda sekarang adalah menjamin bahwa PHK tidak terjadi tanpa langkah-langkah penggantian yang memadai. Ini bukan hanya masalah perusahaan, tapi juga tantangan nasional yang perlu segera diatasi,” pungkas Said.
