New Policy: El Nino dan Kenaikan Harga Global Berpotensi Picu Inflasi, Ini Antisipasi BI

New Policy: BI Antisipasi El Nino dan Kenaikan Harga Global untuk Stabilkan Inflasi

New Policy – Bank Indonesia (BI) meluncurkan New Policy sebagai upaya untuk mengantisipasi dua faktor utama yang berpotensi meningkatkan inflasi: dampak kenaikan harga global terhadap pasar dalam negeri serta risiko gangguan cuaca akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada semester kedua tahun ini. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan meminimalkan tekanan eksternal terhadap kebijakan moneter nasional.

Strategi Antisipasi untuk Stabilisasi Harga

Kebijakan New Policy mengintegrasikan berbagai instrumen untuk mengurangi risiko inflasi yang berasal dari luar. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan bahwa meskipun inflasi saat ini masih dalam rentang sasaran, BI tetap aktif memantau pergerakan harga global, khususnya komoditas strategis seperti minyak mentah dan bahan-bahan dasar yang menjadi penyumbang inflasi eksternal.

El Nino yang diperkirakan terjadi sepanjang akhir tahun 2026 menjadi sorotan utama dalam New Policy. Fenomena cuaca ini berpotensi mengganggu produksi pertanian, terutama di wilayah Indonesia Timur, yang selama ini menjadi penghasil komoditas pangan penting.

Kenaikan Harga Global dan Tantangan untuk BI

Menurut Aida, kenaikan harga global, khususnya energi, telah menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Dengan New Policy, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mengurangi dampak inflasi yang masuk dari luar. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi menjadi salah satu titik fokus, karena kemungkinan menggerus daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan harga-harga barang.

Dalam kaitannya dengan New Policy, BI juga meningkatkan pengawasan terhadap fluktuasi pasar keuangan. Dengan bauran kebijakan moneter yang lebih intensif, BI berupaya menekan tekanan inflasi akibat kenaikan harga global. Selain itu, BI menggandeng berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan mengurangi risiko ketergantungan pada impor.

Perkembangan Inflasi di Wilayah Tertentu

Data terkini menunjukkan bahwa inflasi nasional pada Mei 2026 mencapai 3,08% secara tahunan, tetap dalam rentang target BI. Namun, inflasi di kelompok komoditas pangan terus bergerak naik, mencapai 6,24% yoy. Aida menjelaskan bahwa ini menjadi tantangan utama dalam New Policy, karena kenaikan harga pangan langsung memengaruhi daya beli masyarakat.

BI telah mengidentifikasi 13 dari 25 provinsi yang mengalami inflasi di luar rentang sasaran, termasuk Papua Barat (5,94%), Aceh (5,12%), dan Kalimantan Tengah (4,55%). Fenomena El Nino diperkirakan akan memperparah situasi ini dengan mengurangi produksi pertanian di daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem.

Langkah Konsolidasi Berdasarkan New Policy

Dalam rangka mencegah inflasi yang melonjak, BI bersama 46 kantor perwakilan di daerah memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). New Policy mencakup upaya mempercepat digitalisasi sistem pembayaran serta memberikan dukungan keuangan kepada sektor riil, terutama UMKM, untuk memastikan stabilitas ekonomi.

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali menjelaskan bahwa New Policy juga melibatkan penyesuaian kebijakan makroprudensial untuk menjaga ketersediaan likuiditas perekonomian. Dengan mempercepat distribusi bahan pangan dan mendorong peningkatan produksi, BI berupaya menstabilkan harga di tengah ketidakpastian kenaikan harga global dan dampak El Nino.

Target Inflasi dan Kebijakan Jangka Panjang

BI tetap mempertahankan target inflasi sebesar 3-6% tahunan untuk tahun ini, dengan memperhatikan dampak New Policy. Aida menambahkan bahwa kebijakan ini dirancang agar ekonomi tetap stabil, bahkan dalam kondisi tekanan global dan perubahan iklim. Langkah-langkah seperti insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan pengembangan ekonomi inklusif akan menjadi pilar utama dalam New Policy.

Dengan menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal, BI berharap dapat mengendalikan inflasi secara efektif. New Policy juga menitikberatkan pada pengawasan kebijakan makroprudensial dan pengembangan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi serta mengurangi ketergantungan pada metode keuangan tradisional.