New Policy: Ancaman 55.000 PHK Manufaktur, CORE Usul Pemerintah Bentuk Sistem Peringatan Dini

New Policy: CORE Usul Sistem Peringatan Dini untuk PHK Manufaktur

New Policy memperkuat upaya mitigasi PHK di sektor manufaktur yang terancam menghilangkan sekitar 55.000 pekerja. Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menekankan pentingnya pemerintah membangun sistem peringatan dini sebagai alat untuk memantau dan meredam dampak kenaikan biaya produksi serta gangguan rantai pasok global. Menurutnya, kebijakan New Policy ini harus menjadi pusat perhatian untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menopang daya beli masyarakat yang bergantung pada industri padat karya.

Integrasi Indikator Ketenagakerjaan Berbasis Real-Time

Dalam rangkaian rekomendasi New Policy, Yusuf mengusulkan penggunaan indikator ketenagakerjaan yang diukur secara real-time. Indikator ini mencakup klaim BPJS Ketenagakerjaan, utilisasi kapasitas industri, volume pesanan ekspor, indeks lowongan kerja digital, serta laporan jam kerja perusahaan. Dengan memadukan data tersebut, pemerintah bisa mengidentifikasi tekanan di dunia usaha lebih cepat, sehingga respons New Policy dapat lebih tepat waktu dan efektif.

“Kebijakan New Policy harus mencakup integrasi data real-time agar meminimalkan risiko PHK massal di sektor manufaktur,” jelas Yusuf dalam wawancara dengan Kontan, Rabu (25/6/2026).

Respons Lintas Kementerian untuk PHK yang Terdampak

Yusuf menyoroti perlunya tim respons yang terkoordinasi lintas kementerian untuk menangani perusahaan yang mengalami tekanan arus kas. Tim ini akan fokus pada pemberian bantuan modal kerja, restrukturisasi utang, serta subsidi bahan baku bagi industri yang masih sehat tetapi terkena dampak ekonomi. New Policy diharapkan bisa menjadi kerangka kerja untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mengalihkan dana ke sektor yang paling rentan.

“New Policy harus menyasar kebutuhan sektor manufaktur secara spesifik. Biaya pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian sosial dan fiskal setelah PHK terjadi,” tambahnya.

Strategi Berbasis Wilayah dan Sektor

Menurut Yusuf, respons New Policy harus disesuaikan berdasarkan wilayah dan jenis sektor. Misalnya, industri tekstil dominan di Jawa Barat, sementara alas kaki berkonsentrasi di Banten, elektronik di Batam, dan sektor kimia serta farmasi utamanya berada di Jawa Timur. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menargetkan bantuan secara lebih efisien, sehingga meminimalkan risiko perpindahan tenaga kerja ke sektor informal.

Dalam wawancara terpisah, Yusuf menegaskan bahwa New Policy tidak hanya memerlukan kebijakan antara sektor manufaktur, tetapi juga harus mencakup strategi berbasis wilayah. Ia mengusulkan pemberian insentif kredit dan pajak, serta program reskilling bagi pekerja yang terdampak. Hal ini diharapkan bisa memperkuat daya saing industri lokal dan mencegah penurunan produktivitas.

Kesiapan Menghadapi Ancaman Ekonomi

Potensi PHK di sektor manufaktur menjadi ancaman besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Yusuf mengingatkan bahwa hilangnya pendapatan puluhan ribu pekerja bisa mengurangi daya beli masyarakat, terutama untuk barang nonprimer dan jasa. New Policy diharapkan bisa menjaga stabilitas sektor padat karya, yang menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

“New Policy harus menjadi alat untuk mengantisipasi krisis sebelum terjadi. Sistem peringatan dini ini bisa menjadi penyeimbang antara kebijakan fiskal dan kebijakan sosial,” ujarnya.

Strategi New Policy juga perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan industri manufaktur. Yusuf menekankan perlunya penguatan kapasitas produksi melalui insentif energi sementara dan pengurangan biaya operasional. Dengan demikian, New Policy tidak hanya mencegah PHK, tetapi juga memperkuat keberlanjutan ekonomi jangka panjang.