New Policy: ​PHK Januari-Mei 2026 Capai 23.470 Pekerja, Ini Cara Ajukan Klaim JKP untuk Korban

New Policy: PHK Januari-Mei 2026 Mencapai 23.470 Pekerja, Panduan Ajukan Klaim JKP

New Policy menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Menurut data yang dihimpun dari Kompas.com, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 23.470 sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam new policy ini, Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi nasional, dengan 5.044 kasus, sementara Banten berada di posisi kedua dengan 2.596 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

JKP: Program Pemulihan untuk Korban PHK

Korban PHK berhak menerima tunjangan sebesar 60% dari gaji pokok selama enam bulan, sesuai dengan program Jaminan Ketenagakerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam new policy, JKP berperan sebagai sarana pengamanan bagi pekerja yang mengalami PHK akibat faktor ekonomi, teknologi, atau perubahan struktur bisnis. Data menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi daerah dengan kenaikan PHK terbesar, yaitu sekitar 21,49 persen dari total kejadian di seluruh Indonesia.

Distribusi jumlah PHK di provinsi Jawa Barat mencakup: Januari sebanyak 1.113 pekerja, Februari 1.775, Maret 1.301, April 795, dan Mei 60. Sementara Banten melaporkan 660 pekerja di Januari, 691 di Februari, 516 di Maret, 639 di April, serta 90 di Mei. Wilayah industri di Pulau Jawa, termasuk Jabar dan Banten, terus menjadi area yang rentan terhadap PHK akibat persaingan global dan pergeseran sektor ekonomi.

Strategi Pemerintah dalam Mengatasi PHK

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, new policy yang diterapkan pemerintah memberikan penekanan pada koordinasi lintas kementerian untuk menangani PHK secara lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa Kemenaker telah mengembangkan sistem monitoring yang canggih untuk mengamati dinamika pemutusan hubungan kerja di berbagai daerah. “Kami memiliki dashboard visualisasi yang membantu mengevaluasi isu ketenagakerjaan secara real-time,” kata Yassierli usai Rakernas KSPI di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dalam new policy, penanganan PHK dilakukan dengan pendekatan holistik. Selain komunikasi antara manajemen dan pekerja, pemerintah juga mendorong penggunaan mediator ketenagakerjaan jika diperlukan. Contohnya, isu kelangkaan pasokan gas yang memengaruhi industri keramik menjadi salah satu faktor pendorong PHK dalam new policy ini. Yassierli menekankan bahwa pemerintah terus memantau dampak PHK untuk menghindari risiko ekonomi yang lebih besar.

Persyaratan dan Langkah-Langkah Ajukan Klaim JKP

Untuk memperoleh manfaat dari JKP dalam new policy, korban PHK harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, PHK harus dilaporkan dengan bukti resmi, seperti surat pemutusan hubungan kerja. Kedua, pekerja harus bersedia kembali bekerja setelah masa klaim berakhir. Ketiga, perusahaan wajib menandatangani status non-aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, pekerja tidak boleh sedang bekerja di sektor penerima upah (PU) saat mengajukan klaim. Terakhir, pengajuan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah terjadi PHK.

Proses ajukan klaim JKP dalam new policy terdiri dari beberapa tahap. Pekerja diminta mengumpulkan dokumen seperti KTP, slip gaji, dan bukti PHK. Setelah itu, mengisi formulir yang tersedia di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengirimkan berkas ke kantor cabang BPJS terdekat atau melalui aplikasi online. Yassierli menegaskan bahwa new policy ini memudahkan akses pekerja untuk mengajukan klaim dengan memperketat mekanisme pengawasan.

Penggunaan JKP dalam New Policy: Manfaat dan Pertimbangan

JKP dalam new policy menyediakan manfaat yang meliputi uang tunai, pelatihan keterampilan, dan informasi pasar kerja. Program ini dirancang untuk meminimalkan dampak sosial dari PHK, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi. Pekerja yang memenuhi syarat akan menerima bantuan hingga enam bulan, yang bertujuan untuk memberikan waktu adaptasi di bidang lain. Selain itu, new policy juga mengatur batasan untuk PHK yang tidak disebabkan oleh kelalaian pekerja, pensiun, cacat total, atau kematian.

Pemerintah berharap new policy ini mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Yassierli menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja menjadi kunci keberhasilan new policy. “Kita perlu kesatuan tujuan untuk menekan PHK secara berkelanjutan,” ujarnya. Dengan adanya JKP dalam new policy, korban PHK diharapkan dapat memperkuat daya tahan mereka di tengah ketidakpastian pasar kerja.

FAQ dan Panduan Tambahan untuk Klaim JKP

Beberapa pertanyaan umum terkait new policy dan prosedur ajukan klaim JKP:

• Apakah PHK di luar Jawa Barat juga bisa mengajukan klaim JKP? Ya, seluruh provinsi di Indonesia bisa mengikuti new policy ini.
• Bagaimana jika perusahaan tidak melaporkan PHK? Pekerja dapat mengajukan sengketa melalui BPJS Ketenagakerjaan.
• Apakah ada batas usia untuk menerima manfaat JKP? Tidak, program ini berlaku untuk semua usia pekerja yang memenuhi kriteria.

Pekerja juga dianjurkan menghubungi BPJS Ketenagakerjaan atau konsultan ketenagakerjaan untuk memastikan prosedur baru ini berjalan lancar.