Jurus Otoritas Pajak Kejar Target, Intip Ekosistem Digital hingga Rekening Crazy Rich

Strategi Baru Otoritas Pajak: Dari Marketplace hingga Rekening Super Kaya

Pusatkabar.com – Defisit penerimaan negara yang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 memaksa otoritas perpajakan mengaktifkan seluruh instrumen pengawasan, mulai dari ruang digital hingga rekening individu beraset sangat tinggi. Proyeksi Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak sepanjang tahun berjalan hanya akan menyentuh Rp 2.310,8 triliun, angka yang setara 98,8% dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan laju pertumbuhan yang dipatok 20,5% secara tahunan, selisih antara realisasi dan target mencapai Rp 46,9 triliun. Meski demikian, jurang tersebut jauh lebih sempit dibandingkan shortfall tahun 2025 yang membengkak hingga Rp 271 triliun.

Permasalahan tidak berhenti pada pos pajak. Sektor kepabeanan dan cukai turut diramal meleset, dengan estimasi pengumpulan Rp 320,6 triliun atau 95,4% dari target Rp 336 triliun, menghasilkan kekurangan tambahan Rp 15,4 triliun. Ditotal, dua sumber utama perpajakan tersebut menyisakan gap sebesar Rp 62,3 triliun terhadap rencana tahunan.

PNBP Jadi Penyangga Postur Pendapatan

Postur pendapatan negara secara keseluruhan masih terjaga berkat lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Outlook pos ini direvisi naik menjadi Rp 575,1 triliun, melampaui target awal hingga 125,2%. Berkat kontribusi tersebut, total pendapatan negara tetap diproyeksikan di atas target, yakni Rp 3.208,1 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan pajak di kisaran 23% sepanjang tahun.

“Ini kan penerimaan pajaknya turun lagi ke 20,5%. Kita akan jaga terus mudah-mudahan kita bisa tahan di 23% untuk penerimaan pajaknya sehingga income kita juga akan lebih baik.”

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mengandalkan kenaikan tarif atau penciptaan pajak baru untuk menutup celah fiskal. Sebagai gantinya, kombinasi langkah efisiensi birokrasi, optimalisasi sistem informasi Coretax, serta perluasan radar pengawasan ke ekosistem digital dan wilayah menjadi tulang punggung strategi intensifikasi penerimaan.

Performa Paruh Pertama: Rapor Hijau dengan Catatan

Realisasi pajak semester I-2026 mencatat pertumbuhan 24,6% secara tahunan dengan nilai Rp 1.035,7 triliun, memenuhi 43,9% dari target tahunan. Seluruh pos utama menunjukkan tren positif: PPh Badan melonjak 28,6% menjadi Rp 196,1 triliun seiring pemulihan profitabilitas korporasi; PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tumbuh 13,6% ke Rp 146 triliun; sementara PPh Final beserta pasal lainnya terkumpul Rp 159,9 triliun.

Lonjakan paling mencolok datang dari setoran PPN dan PPnBM yang meroket 42,2% ke angka Rp 380 triliun. Sektor perdagangan menjadi penggerak utama dengan kontribusi 25,6% terhadap total penerimaan dan pertumbuhan 45,9%, mengindikasikan bahwa konsumsi domestik masih bergerak dinamis di tengah tekanan suku bunga.

Mekanisme Pemungutan di Platform Marketplace

Salah satu pilar paling konkret dari strategi intensifikasi tersebut adalah pemberlakuan mekanisme pemungutan pajak melalui platform perdagangan elektronik per 1 Juli 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Empat raksasa e-commerce dalam negeri—Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli—ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto pedagang daring.

Otoritas memberikan masa transisi sistem selama satu bulan, sehingga pemungutan perdana secara efektif dieksekusi mulai 1 Agustus 2026. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan penciptaan pajak baru maupun kenaikan tarif, melainkan pergeseran mekanisme pemungutan semata. Tujuannya menciptakan kesetaraan perlakuan antara pedagang daring dan pedagang konvensional yang selama ini sudah memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung.

Langkah ini secara substansial memperluas basis data fiskal negara. Dengan platform yang memungut secara otomatis pada titik transaksi, otoritas pajak memperoleh visibilitas real-time atas aktivitas ekonomi digital yang selama ini sulit dilacak melalui mekanisme pelaporan konvensional. Bagi jutaan pedagang kecil yang berjualan melalui marketplace, implikasinya adalah kewajiban pajak kini tertanam langsung dalam proses checkout, mengurangi ruang bagi penghindaran tidak sengaja maupun sengaja.

Isu Restitusi: Keluhan Wajib Pajak dan Dugaan Strategi Administratif

Di balik angka pertumbuhan yang menggembirakan, muncul sorotan tajam terhadap perlakuan pemerintah atas hak wajib pajak untuk memperoleh pengembalian pajak. Data Direktorat Jenderal Pajak semester I-2026 memperlihatkan total restitusi pajak anjlok 31,5% secara tahunan menjadi Rp 171,2 triliun. Restitusi PPh Badan menyusut 40% ke Rp 41,5 triliun, sementara restitusi PPN Dalam Negeri turun 29,7% ke Rp 124 triliun.

Pengamat Pajak dari CITA, Fajry Akbar, mencium adanya strategi administratif jangka pendek yang bertujuan mempercantik arus kas bulanan pemerintah, salah satunya dengan menahan pencairan restitusi milik wajib pajak. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengonfirmasi bahwa keluhan di lapangan melonjak dari wajib pajak yang dana restitusinya tertahan meskipun telah memenangi sengketa di Pengadilan Pajak.

Situasi ini menciptakan ketegangan antara kepentingan kas negara di satu sisi dan kepastian hukum serta kepercayaan pelaku usaha di sisi lain. Penundaan restitusi yang berkepanjangan berpotensi menghambat likuiditas korporasi, terutama di tengah tingginya beban bunga pinjaman yang masih membayangi sektor usaha.

Peringatan dari Para Ekonom

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, bersama Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwa pelemahan daya beli rumah tangga dan tingginya suku bunga tetap menjadi risiko struktural yang dapat menggerus basis pajak di paruh kedua tahun. Jika konsumsi melambat secara signifikan, pertumbuhan PPN yang menjadi tulang punggung penerimaan akan kehilangan momentum, memperlebar kembali gap fiskal yang semula diperkirakan hanya Rp 62,3 triliun.

Dalam konteks inilah perluasan pengawasan ke ekosistem digital dan penelusuran rekening individu beraset sangat tinggi menjadi relevan. Dengan basis pajak yang semakin luas dan transparan, otoritas memperoleh ruang fiskal tambahan tanpa harus menyentuh tarif yang sudah berlaku, sekaligus menjaga daya beli masyarakat dari tekanan regresi pajak baru.