New Policy: KPR Kehilangan Momentum, Daya Beli Lemah Tekan Pertumbuhan Kredit Perumahan

New Policy: KPR Daya Beli Lemah Tekan Pertumbuhan Kredit Perumahan

New Policy – Dengan New Policy yang diterapkan pemerintah, pertumbuhan KPR perbankan mulai mengalami perlambatan signifikan sejak pertengahan 2026. Proyeksi penurunan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun, dengan berbagai faktor yang menjadi penyebab utama, seperti tingginya suku bunga, melemahnya daya beli masyarakat, serta hambatan dalam pasokan dan penyaluran kredit perumahan. New Policy terutama berfokus pada penyesuaian kebijakan moneter dan subsidi yang dimaksudkan untuk mendorong sektor properti, namun dampaknya terasa terlambat dalam upaya mengembalikan momentum pembangunan rumah.

Faktor Penurunan KPR: Tingkat Bunga dan Daya Beli

Analisis data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pertumbuhan KPR di sektor perbankan tercatat turun menjadi 4,7% tahun ke tahun (yoy) pada Mei 2026, dibandingkan 5,5% di Januari sebelumnya. Perubahan ini mengindikasikan adanya keterbatasan daya beli masyarakat yang terus memengaruhi permintaan pembelian rumah. Meski New Policy mencoba mendorong akselerasi sektor properti, dampaknya belum sepenuhnya terasa dalam memperkuat pertumbuhan KPR.

“Permintaan di segmen rumah berharga lebih dari Rp 1 miliar masih belum bangkit, meski New Policy diterapkan untuk mendorong kredit perumahan,” ujar Nixon Napitupulu, Direktur Utama BTN, Kamis (17/7).

Kendati demikian, New Policy juga membawa perubahan dalam mekanisme pembiayaan. Pemerintah memperkenalkan insentif pajak dan penyesuaian bunga untuk meningkatkan akses kredit bagi calon pembeli rumah. Namun, kebijakan ini justru terlihat tidak cukup efektif karena melemahnya daya beli masyarakat dan tingkat inflasi yang tetap tinggi, sehingga menghambat momentum pertumbuhan sektor perumahan.

Kebijakan BTN: Strategi Melawan Perlambatan

Untuk mengatasi perlambatan KPR, BTN memperkuat strategi pemasarannya dengan kolaborasi platform digital seperti Pinhome dan Rumah123. Program ini mencakup pembiayaan pembelian rumah bekas yang direnovasi, serta dukungan untuk renovasi dan ekspansi bangunan. New Policy menjadi landasan utama bagi upaya ini, karena berbagai insentif yang ditawarkan diharapkan dapat membangkitkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kemudahan akses kredit perumahan.

Dalam konteks New Policy, BTN menargetkan pertumbuhan kredit perumahan sebesar 8%-10% hingga akhir tahun 2026. Meski capaian ini terlihat moderat, bank pelat merah ini tetap optimis bahwa kebijakan yang dijalankan akan membantu memperkuat posisi pasar rumah seken di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan likuiditas dan persaingan dengan bank swasta lainnya.

BSI juga memberikan contoh peningkatan yang berbeda. Portofolio pembiayaan griya BSI mencapai Rp 60,8 triliun hingga Mei 2026, naik 3,2% dari Rp 58,96 triliun pada Juni 2025. Ini menunjukkan bahwa New Policy memiliki dampak berbeda di berbagai sektor, terutama dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap rumah syariah yang lebih murah dan transparan.

“New Policy membuka peluang bagi pembiayaan rumah syariah, yang menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang lebih konservatif,” kata ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy. “Namun, pertumbuhan KPR masih terbatas karena kenaikan suku bunga yang berkelanjutan.”

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa New Policy belum sepenuhnya memperbaiki keadaan pasar. Tingkat bunga yang tinggi tetap menjadi penghambat utama, terutama di sektor rumah berharga besar. Namun, beberapa analis optimis bahwa kebijakan ini bisa menjadi stimulus yang mempercepat kebangkitan sektor properti jika diperkuat dengan langkah-langkah tambahan dari pemerintah, seperti relaksasi aturan kepemilikan rumah atau peningkatan subsidi.

Kebijakan New Policy juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, termasuk kinerja pasar modal dan inflasi yang mengganggu belanja konsumen. Bank-bank lain, seperti BRI dan BCA, terlihat mengambil langkah serupa dengan menawarkan program kredit perumahan yang lebih fleksibel. Namun, daya beli yang lemah tetap menjadi tantangan utama, karena masyarakat mengalami kesulitan memenuhi syarat pembayaran angsuran bulanan yang meningkat.