OJK Ungkap 19 Perusahaan Penjaminan Sudah Penuhi Modal Minimum 2026

OJK Ungkap 19 Perusahaan Penjaminan Sudah Penuhi Modal Minimum 2026

OJK Ungkap 19 Perusahaan Penjaminan Sudah Penuhi Modal Minimum 2026 – KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengawas Jasa Keuangan (OJK) telah mengungkapkan bahwa 19 dari 24 perusahaan penjaminan di Indonesia telah mencapai target modal minimum yang ditetapkan untuk tahun 2026 dan 2028. Regulasi ini diterbitkan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2025, yang bertujuan memastikan kesehatan keuangan sektor penjaminan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Langkah ini menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Latar Belakang dan Tujuan Regulasi

Menurut pernyataan Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, regulasi ini diperlukan untuk meningkatkan daya tahan perusahaan penjaminan terhadap risiko finansial. Dalam konferensi pers RDK OJK pada Selasa (7/7/2026), Ogi menyebutkan bahwa sekitar 79,17% perusahaan penjaminan telah memenuhi syarat ekuitas minimum sesuai ketentuan POJK 11/2025. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan industri penjaminan dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti,” katanya.

OJK memperkenalkan dua tahap peningkatan modal minimal. Tahap pertama memerlukan perusahaan mencapai 75% dari modal yang ditetapkan, sementara tahap kedua menuntut 100% dari target tersebut. Tujuan utama dari regulasi ini adalah mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan ketersediaan dana untuk pemenuhan klaim nasabah. “Dengan modal yang lebih besar, perusahaan penjaminan akan lebih siap menghadapi tantangan seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, atau krisis finansial,” jelas Ogi.

Detail Penetapan Modal Minimum

POJK 11/2025 menetapkan batasan modal minimum berdasarkan skala usaha perusahaan penjaminan. Untuk perusahaan penjaminan di tingkat kabupaten/kota, modal minimal yang dibutuhkan adalah Rp50 miliar. Sementara itu, perusahaan yang beroperasi di provinsi harus memiliki modal setidaknya Rp100 miliar. Untuk perusahaan nasional, persyaratan modal meningkat menjadi Rp250 miliar. Angka-angka ini didasarkan pada analisis risiko dan kebutuhan likuiditas yang lebih besar dalam operasional bisnis.

OJK juga mengungkapkan bahwa peningkatan modal minimal ini berlaku secara bertahap. Tenggat waktu untuk mencapai 75% dari modal minimal adalah 31 Desember 2026, sementara 100% harus terpenuhi paling lambat 31 Desember 2028. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan penjaminan untuk melakukan penyesuaian strategi keuangan dan mengoptimalkan sumber daya internal. “Kami berharap perusahaan bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk membangun fondasi keuangan yang lebih kuat,” tambah Ogi.

Dalam rangka memastikan keberhasilan penerapan regulasi, OJK terus berkoordinasi dengan pemilik saham, termasuk pemerintah daerah, serta lembaga keuangan lainnya. Kemitraan ini diperlukan untuk memfasilitasi akses pendanaan tambahan, baik melalui penambahan modal dari investor maupun pengembalian dana yang sudah ada. Selain itu, OJK juga melakukan pemantauan ketat terhadap perusahaan yang belum memenuhi target, dengan potensi sanksi hingga pencabutan izin usahanya.

Perusahaan penjaminan yang telah memenuhi modal minimum 2026 seperti PT Asuransi Jiwa Surya Segar, PT Asuransi Syariah Mandiri, dan beberapa perusahaan lainnya menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan pasar. Namun, masih ada lima perusahaan yang belum mencapai target tersebut, yang diperkirakan akan berusaha mempercepat upaya peningkatan modal mereka. “Kami optimis bahwa dalam dua tahun ke depan, semua perusahaan penjaminan akan memenuhi syarat modal minimum,” ungkap Ogi.

Regulasi ini juga diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan penjaminan. Dengan memenuhi standar modal minimal, perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang lebih rapih dan memperkuat manajemen risiko. Selain itu, peningkatan modal akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memperluas jaringan layanan, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan kepuasan kepada nasabah. “Kebutuhan akan penjaminan di Indonesia terus meningkat, terutama dalam sektor ekonomi rakyat dan usaha kecil menengah,” pungkas Ogi.