Special Plan: Pertumbuhan KPR Diproyeksi Masih Landai sampai Akhir Tahun 2026

Pertumbuhan KPR Diproyeksi Masih Landai dalam Special Plan 2026

Special Plan – Dalam Special Plan yang dirilis oleh keuangan.kontan.co.id, diperkirakan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan tetap landai hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini mencerminkan dinamika pasar properti yang terus dihadapkan dengan tantangan ekonomi dan kebijakan moneter yang konsisten. Meski ada beberapa peningkatan di sektor tertentu, keseluruhan industri masih mengalami perlambatan.

Tren KPR Tahun 2026

Kinerja KPR pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), KPR industri perbankan hanya mencatat pertumbuhan 4,7% secara tahunan hingga Mei 2026. Angka ini menurun dari pertumbuhan 5,5% yoy di Januari 2026 dan 8% yoy pada Mei 2025, menandakan adanya stagnasi di sektor utama. Namun, dalam Special Plan, para analis menilai bahwa perlambatan ini bisa terus berlanjut hingga Desember 2026.

Dalam Special Plan, faktor utama yang memengaruhi KPR adalah agresivitas kebijakan moneter yang berdampak pada suku bunga acuan. Kenaikan bunga membuat cicilan menjadi lebih berat bagi debitur, sehingga memperkuat kecenderungan masyarakat untuk menunda keputusan membeli rumah. Selain itu, daya beli yang menurun karena inflasi dan tekanan harga kebutuhan pokok juga menjadi penyumbang signifikan.

Strategi BTN dalam Special Plan

Bank Tabungan Negara (BTN) terus mengembangkan strategi dalam Special Plan untuk memperkuat pasar KPR. Sampai Juni 2026, outstanding KPR BTN mencapai Rp 309,94 triliun, naik 5,8% yoy dari periode sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan 7,4% yoy pada tahun 2025, menunjukkan adanya penurunan momentum. Dalam Special Plan, BTN fokus pada pemasaran sekunder seperti properti bekas dan renovasi, bekerja sama dengan platform digital seperti Pinhome dan Rumah123.

Menurut Nixon Napitupulu, Direktur Utama BTN, ketidakstabilan pasokan di Jawa Barat adalah salah satu hambatan utama. “Pasar sekunder menjadi kunci dalam Special Plan ini, karena banyak masyarakat yang mencari solusi alternatif seperti membeli rumah bekas dan merenovasi, terutama di tengah tantangan biaya cicilan yang meningkat,” jelas Nixon saat wawancara pada 16 Juli 2026.

Di sisi lain, BTN juga memperhatikan daya beli masyarakat yang menjadi penghalang utama. “Dalam Special Plan, kami terus menyesuaikan produk KPR agar lebih ramah untuk berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah Nixon. Namun, permintaan untuk KPR di atas Rp 1 miliar masih stagnan, yang menurutnya memerlukan strategi pemasaran yang lebih agresif.

BSI dan Pertumbuhan Pembiayaan Griya

Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat pertumbuhan portofolio pembiayaan griya hingga Mei 2026 sebesar Rp 60,8 triliun, naik dari Rp 58,96 triliun pada Juni 2025. Meski pertumbuhan ini relatif stabil, BSI mengakui bahwa sektor griya masih menjadi penopang utama kinerjanya dalam Special Plan. Wisnu Sunandar, Corporate Secretary BSI, menegaskan bahwa sinergi dengan platform digital semakin memperkuat pertumbuhan pembiayaan perumahan syariah.

“Kemitraan dengan Pinhome dan Rumah123 dalam Special Plan akan memberi peluang baru untuk meningkatkan akses pasar,” katanya.

Dalam Special Plan, BSI juga memastikan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tetap terjaga rendah. Ini menjadi prioritas utama mereka untuk menjaga kualitas portofolio dan memperkuat kepercayaan investor. Meski demikian, Wisnu mengakui bahwa pertumbuhan KPR tidak akan terlalu signifikan dalam dua hingga tiga kuartal ke depan.

Dampak Ekonomi Global terhadap Pertumbuhan KPR

Dalam Special Plan, ekonom Yusuf Rendy dari Center of Reform on Economics (CORE) menyoroti bahwa perlambatan KPR juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi global. Melemahnya nilai tukar rupiah dan ketidakpastian pasar keuangan internasional berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. “Suku bunga acuan yang dipertahankan tinggi dalam Special Plan bisa membuat biaya dana perbankan lebih mahal, sehingga membatasi ketersediaan KPR untuk masyarakat,” jelas Yusuf.

Kebijakan moneter yang agresif ini juga mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi cicilan rumah. Yusuf menambahkan bahwa rupiah yang terus melemah akan memperkuat tekanan pada biaya dana, membuat KPR semakin mahal. “Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan KPR dalam Special Plan akan tetap melambat hingga akhir tahun 2026,” tegas Yusuf dalam wawancara terpisah.

Dalam Special Plan, para ahli menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat stabilitas ekonomi juga berpengaruh. Misalnya, langkah pemerintah untuk menggenjot investasi infrastruktur bisa menjadi peluang baru bagi sektor properti, meski saat ini dinilai masih kurang optimal.

Dengan kombinasi faktor domestik dan global, Special Plan menegaskan bahwa pertumbuhan KPR akan terus mengalami perlambatan. Meski ada peluang di sektor sekunder dan pengembangan produk KPR yang lebih inovatif, kebutuhan masyarakat untuk perumahan tetap menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Dalam Special Plan, konsistensi kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi menjadi kunci utama dalam menentukan arah industri KPR di masa depan.