Harga Minyak Tembus ke US$ 100, Pemerintah Tegaskan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Pemerintah Tahan Harga BBM Bersubsidi Saat Minyak Dunia Menembus US$100

Pusatkabar.com – Pemerintah memutuskan harga bahan bakar minyak bersubsidi tetap tidak berubah, meskipun harga minyak mentah global kembali berada di atas US$100 per barel. Kebijakan ini dipertahankan untuk melindungi kemampuan belanja masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, di tengah ketidakpastian geopolitik dan pergerakan pasar energi internasional.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Jumat, 11 September 2026. Pemerintah menilai kestabilan harga energi domestik menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kondisi ekonomi rumah tangga ketika harga komoditas dunia berfluktuasi.

“Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil.

Harga Brent dan WTI Sama-sama Berada di Atas US$100

Pada perdagangan Jumat, 11 September 2026, minyak mentah Brent untuk pengiriman November 2026 ditutup pada US$104,61 per barel. Nilai tersebut turun US$3,02 atau sekitar 2,81% dibandingkan perdagangan sebelumnya, namun masih menunjukkan harga minyak berada pada level tinggi.

Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI untuk kontrak Oktober 2026 juga mengalami koreksi. Harga WTI berakhir di US$100,05 per barel setelah melemah US$2,43 atau 2,37%. Posisi kedua patokan minyak tersebut menggambarkan tekanan biaya yang dapat meningkat bagi negara-negara pengimpor minyak.

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak internasional berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi energi. Harga BBM bersubsidi di dalam negeri tidak bergerak mengikuti harga minyak mentah global secara langsung karena terdapat peran kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran negara. Karena itu, ketika harga minyak dunia meningkat, selisih biaya yang perlu ditanggung melalui subsidi dapat ikut membesar.

Koordinasi Pemerintah dan Kementerian Keuangan

Bahlil menyatakan Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemantauan harga komoditas global dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan perhatian khusus pada dampak gejolak pasar energi terhadap masyarakat dan anggaran negara.

Pemerintah mengakui bahwa menjaga harga BBM bersubsidi bukan pilihan yang ringan dari sisi fiskal. Apabila harga minyak terus tinggi, belanja subsidi energi berisiko meningkat dan memberi tekanan tambahan terhadap APBN. Namun, pertimbangan utama yang diambil pemerintah adalah menjaga daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

“Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan (anggaran) subsidinya nambah. Tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting,” tambahnya.

Kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi juga dimaksudkan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi sehari-hari. Harga energi memiliki pengaruh luas karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan usaha, serta biaya perjalanan. Perubahan harga BBM dapat dirasakan langsung oleh pengguna kendaraan maupun tidak langsung melalui biaya pengangkutan dan harga berbagai kebutuhan.

Tekanan APBN Dinilai Masih Terukur

Meski harga minyak global telah melampaui US$100 per barel, Bahlil menilai tekanan terhadap APBN masih berada dalam batas yang dapat dikelola. Salah satu pertimbangannya adalah rata-rata Indonesian Crude Price atau ICP secara kumulatif sejak awal tahun yang masih berada pada rentang relatif aman.

Rata-rata realisasi ICP sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat di kisaran US$85 hingga US$90 per barel. Angka rata-rata ini menjadi penting karena memberikan gambaran kondisi harga minyak dalam periode yang lebih panjang, bukan hanya berdasarkan lonjakan harga pada satu atau dua hari perdagangan.

Dengan posisi rata-rata ICP tersebut, dampak kenaikan harga minyak dinilai masih terukur. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati perkembangan pasar secara berkelanjutan, khususnya bila harga energi global bertahan tinggi dalam waktu lama. Perubahan pada harga minyak internasional dapat memengaruhi kebutuhan subsidi, perencanaan belanja negara, dan kebijakan energi di dalam negeri.

Bagi masyarakat, keputusan saat ini berarti harga BBM bersubsidi belum mengalami kenaikan. Pemerintah menempatkan perlindungan daya beli sebagai prioritas sambil terus mengawasi pergerakan minyak mentah dunia dan konsekuensinya terhadap anggaran subsidi energi.