Key Strategy: IESR Desak Pemerintah Segera Putuskan Insentif Kendaraan Listrik

IESR Dorong Pemerintah Tetapkan Insentif Kendaraan Listrik

Key Strategy – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Lembaga penelitian Institute for Essential Services Reform (IESR) secara aktif mendorong pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan insentif kendaraan listrik sebagai bagian dari Key Strategy nasional dalam transisi menuju energi berkelanjutan. Dalam deklarasi terbaru, IESR meminta kejelasan mengenai skema insentif yang selama ini dianggap kunci untuk mendorong adopsi kendaraan bertenaga listrik. Penundaan berulang dalam penerapan kebijakan ini, menurut IESR, tidak hanya menghambat pertumbuhan pasar, tetapi juga mengurangi ketertarikan investor yang sebelumnya bersiap mengalir ke sektor ini.

Percepatan Kebijakan Dibutuhkan

Kebijakan insentif kendaraan listrik yang awalnya direncanakan berlaku pada Juli 2026 kini masih dalam tahap evaluasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa skema insentif belum final. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian yang menghambat percepatan transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan elektrik. IESR menekankan bahwa Key Strategy dalam menetapkan insentif harus mempercepat pengambilan keputusan agar tidak melewatkan momentum pertumbuhan industri.

“Data menunjukkan penurunan penjualan motor listrik hingga 80% pada kuarter pertama 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang membuktikan bahwa insentif tetap menjadi penggerak utama minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan,” jelas Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, dalam pernyataan resmi pada Kamis (25/6/2026).

Ketidakpastian ini juga berdampak pada kepercayaan investor. IESR menyoroti bahwa dua produsen otomotif utama mulai fokus ke pasar Vietnam karena dianggap memiliki kebijakan yang lebih konsisten. Dengan demikian, Key Strategy dalam menetapkan insentif tidak hanya menjadi faktor pendorong adopsi, tetapi juga menjadi alat untuk mempertahankan investasi domestik di sektor otomotif ramah lingkungan.

Manfaat Ekonomi dan Energi

Menurut IESR, pengembangan kendaraan listrik seharusnya menjadi bagian dari Key Strategy untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Setiap unit kendaraan listrik, kata mereka, dapat menghemat subsidi BBM sekitar Rp 18 juta selama masa pemakaian 10 tahun. Jika manfaat tambahan seperti penurunan emisi, penghematan devisa, dan nilai ekonomi karbon dihitung, total manfaat mencapai Rp 37 juta per unit. Dalam skenario adopsi 13 juta motor listrik, seperti yang tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), penghematan subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp 23 triliun per tahun.

Key Strategy dalam Key Strategy kebijakan juga bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan energi nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi teknologi dan peningkatan produksi lokal. IESR menekankan bahwa Key Strategy ini adalah langkah penting untuk mengurangi risiko ketidakstabilan harga BBM dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

Langkah Implementasi dan Evaluasi

Dalam rekomendasi terbaru, IESR menyarankan pemerintah untuk mempercepat proses evaluasi dan penerapan insentif kendaraan listrik. Mereka menekankan bahwa Key Strategy dalam menetapkan kebijakan ini harus mencakup kerangka kerja yang jelas, termasuk standar teknis dan kriteria pengelolaan subsidi. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tidak hanya memberikan insentif finansial, tetapi juga memacu transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

Key Strategy juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti industri otomotif, pengguna akhir, dan lembaga penelitian. Dengan demikian, IESR menyarankan adanya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya terimplementasi, tetapi juga terukur dalam mencapai tujuannya. Pemerintah perlu memperkuat Key Strategy dengan memasukkan indikator kinerja spesifik dan memastikan bahwa kebijakan ini selaras dengan target nasional mengurangi emisi gas rumah kaca.