Key Strategy: Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas, KDMP Akan Diaudit Ketat
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Key Strategy Pemangkasan Anggaran MBG dan KDMP Key Strategy - Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan dana nasional
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Key Strategy Pemangkasan Anggaran MBG dan KDMP
Key Strategy – Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan dana nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Key Strategy menjadi fokus utama dalam memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tahun ini. Pemangkasan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan keuangan negara, terutama di tengah tekanan inflasi dan kenaikan biaya operasional yang terus berlanjut.
Langkah Konservatif dalam Penghematan Anggaran
Menurut Purbaya, penghematan anggaran pada MBG akan dilakukan secara moderat, dengan target sebesar Rp 68 triliun hingga Rp 80 triliun dari total efisiensi APBN sebesar Rp268 triliun. Ini adalah bagian dari Key Strategy yang dirancang untuk memastikan alokasi dana tetap efisien tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat. “Saya belum mengetahui jumlah pasti, karena BGN sedang melakukan perhitungan. Tapi efisiensi pasti dilakukan,” kata Purbaya saat diwawancara di DPR pada Selasa (14/7/2026).
Key Strategy ini juga mencakup peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, terutama dalam mengecek kinerja lembaga pemberi bantuan. Purbaya menjelaskan bahwa selain penghematan, pemerintah akan fokus pada transparansi dan akuntabilitas, sehingga dana yang dialokasikan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pangan yang sehat. “Efisiensi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan anggaran tetap terarah dan berdampak maksimal,” tambahnya.
Di sisi lain, pengelolaan dana untuk KDMP juga menjadi prioritas dalam Key Strategy. Pemerintah menegaskan bahwa anggaran untuk koperasi ini akan diaudit secara ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum dibayarkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, khususnya dalam konteks kebijakan pemerintah yang semakin ketat mengenai penggunaan anggaran.
“Untuk KDMP, saya bayar cicilannya setiap tahun untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP. Jadi aman, tidak ada masalah. Kalau gagal audit ya sudah enggak bayar,” tegas Purbaya. Langkah ini menunjukkan Key Strategy yang terintegrasi, di mana setiap alokasi dana diawasi secara sistematis dan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang objektif. Purbaya menekankan bahwa penghematan bukan hanya tentang mengurangi anggaran, tapi juga memastikan dana tidak terbuang sia-sia.
Menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, anggaran MBG masih memiliki potensi untuk dipangkas lebih lanjut. “Kalau hitung-hitungan Banggar, sebenarnya dari Rp268 triliun itu, efisiensi moderat Rp68 triliun. Kalau mau efisien betul sekitar Rp80 triliun, kita tunggu saja,” ujarnya. Kebijakan Key Strategy ini juga diharapkan bisa memberikan contoh terbaik dalam pengelolaan anggaran pemerintah, terutama dalam era krisis fiskal yang kini dihadapi.
