Key Strategy: Pemangkasan Anggaran MBG Jadi Koreksi atas Perencanaan yang Terlalu Ambisius

Pemangkasan Anggaran MBG Jadi Koreksi atas Perencanaan yang Terlalu Ambisius

Key Strategy – JAKARTA. Pemerintah melakukan pengurangan dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai sebagai upaya menyesuaikan kemampuan pelaksanaan program dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar langkah efisiensi fiskal, tetapi lebih mencerminkan koreksi terhadap rencana yang dianggap terlalu besar.

Penyesuaian Anggaran: Pertimbangan Kesehatan Fiskal

Menurut Yusuf, kebijakan pemangkasan anggaran MBG sekitar 15% atau sebesar Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun dapat dipahami dari perspektif kesehatan keuangan negara. Hal ini memberikan ruang lebih bagi anggaran belanja pemerintah, terutama di tengah peningkatan kebutuhan pengeluaran dan ketidakpastian ekonomi global.

“Ketika penggunaan anggaran tahun sebelumnya belum mencapai target, tidak mungkin membenarkan alokasi dana yang sangat besar dalam jangka pendek. Dengan demikian, penyesuaian ini lebih tepat dilihat sebagai perbaikan asumsi awal program daripada efisiensi anggaran,” ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (25/6/2026).

Langkah Responsif, Bukan Evaluasi Keseluruhan

Selain itu, Yusuf menambahkan bahwa pengurangan dana saat ini lebih berupa respons terhadap tekanan fiskal dan kesulitan dalam implementasi MBG, dibandingkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap desain program tersebut. Ia menyoroti bahwa pemerintah lebih fokus pada penghematan belanja, sementara aspek inti seperti keakuratan target penerima, penguatan pengelolaan, transparansi pengadaan, serta pengawasan rantai pasok belum mendapat perhatian utama.

Rekomendasi untuk Penyempurnaan MBG

Yusuf menyarankan bahwa pemerintah tidak hanya memangkas anggaran, tetapi juga harus meningkatkan kualitas pengeluaran agar tujuan MBG tetap tercapai. Ia menekankan pentingnya mengarahkan program ke kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan.

Di sisi lain, keterlibatan petani, koperasi, dan penyedia pangan lokal perlu diperkuat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara nyata di tingkat masyarakat. Yusuf berharap pendekatan ini bisa menjaga efisiensi keuangan tanpa mengorbankan tujuan utama MBG, yaitu perbaikan gizi dan penguatan ekonomi lokal.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pemangkasan anggaran MBG sebesar 15% atau setara Rp 40-50 triliun. Penyesuaian ini berpotensi memengaruhi jumlah penerima manfaat maupun jumlah dapur penyedia makanan.