Latest Program: BGN Ubah Sasaran MBG, Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas

BGN Ubah Sasaran MBG, Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas

Latest Program – KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian target program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menempatkan kelompok rentan stunting sebagai prioritas utama, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini dinilai belum tepat sasaran. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan setelah pemerintah memperhatikan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu fokus program MBG.

Evaluasi Program MBG

Evaluasi menyeluruh ini bertujuan memastikan dampak program lebih tepat sasaran. Menurut Agustina, sebagian besar penerima manfaat saat ini masih berupa peserta didik. Dari total 62,7 juta hingga 63 juta penerima MBG, sekitar 76% berupa siswa SD hingga SMA, sementara kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hanya mencapai 17%.

“Kalau bicara pencegahan stunting, 1.000 hari pertama adalah golden period. Sekarang ini baru 17% yang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu yang nanti akan kami refocusing,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7).

Agustina menjelaskan perubahan sasaran dilakukan karena penentuan lokasi MBG sebelumnya lebih mengikuti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tanpa mempertimbangkan tingkat stunting atau kebutuhan gizi setiap wilayah. Hal ini menyebabkan beberapa daerah dengan banyak SPPG tetapi bukan prioritas, bahkan ditemukan indikasi satu sekolah dilayani oleh lebih dari satu SPPG.

BGN juga sedang memverifikasi 27.469 SPPG yang beroperasi melalui pemetaan dan penyusunan basis data penerima manfaat serta fasilitas layanan. Tujuannya adalah menghindari data ganda atau fasilitas yang tidak sesuai.

Perubahan Sasaran Berdasarkan Kebutuhan Gizi

Dalam mengubah fokus distribusi, BGN berupaya mengalokasikan layanan lebih efektif sesuai kebutuhan daerah. “Daerah mana dan anak-anak mana yang memang harus kami dahulukan,” kata Agustina.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga meninjau ulang skema insentif bagi SPPG. Agustina menyatakan bahwa insentif sebelumnya diberikan secara merata, sehingga belum mencerminkan perbedaan jumlah penerima manfaat atau kondisi geografis tiap wilayah.

Perubahan tata kelola ini dipastikan memengaruhi anggaran program MBG. “Angkanya sudah jauh berkurang dari Rp 268 triliun, tapi saya belum bisa sebutkan detailnya karena masih dalam proses,” jelas Agustina.