Latest Program: Kenaikan TKD Belum Cukup, Ruang Fiskal Daerah 2026 Masih Tertekan

Latest Program: TKD Kenaikan Belum Cukup Tuntaskan Ruang Fiskal Daerah 2026

Latest Program – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, pemerintah pusat telah memperkenalkan Latest Program dalam bentuk kenaikan pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 13,3 triliun menjadi total Rp 706,3 triliun untuk tahun 2026. Namun, meski ada peningkatan tersebut, berbagai analis menilai bahwa angka tersebut masih belum memadai untuk mengatasi tekanan fiskal yang menghambat kemampuan daerah dalam membiayai proyek-proyek strategis.

Ruang fiskal daerah menjadi isu utama karena pengalokasian TKD yang lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 849 triliun. Hal ini membuat daerah kesulitan dalam menjalankan program pembangunan, terutama di wilayah yang memiliki kebutuhan belanja modal tinggi. Latest Program memang diharapkan bisa menjadi langkah penyeimbang, tetapi masih terlihat tidak cukup untuk mengakomodasi semua kebutuhan.

Analisis dari Indef: Kenaikan TKD Memberi Ruang Fiskal Lebih Baik

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Lembaga Kebijakan Ekonomi Indonesia (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengakui bahwa kenaikan TKD dalam Latest Program memberikan ruang fiskal yang lebih baik dibandingkan rancangan awal. Namun, menurutnya, peningkatan ini tidak cukup untuk mengatasi krisis fiskal yang berkelanjutan.

“Tambahan pagu TKD sebesar Rp 13,3 triliun memang memberikan ruang fiskal yang lebih baik dibandingkan rancangan sebelumnya, tetapi secara substansi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah,” ujar Rizal dalam wawancara terkini.

Dia menekankan bahwa keterbatasan ruang fiskal bisa menghambat perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi, terutama di luar Pulau Jawa. Rizal menyarankan pemerintah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan pajak yang lebih adil serta mengeksplorasi skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Latest Program.

Penekanan dari CORE: Fiskal Daerah Semakin Sempit

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurut organisasi ini, kenaikan TKD dalam Latest Program tidak cukup mengimbangi pengurangan anggaran yang dialami daerah. Sebaliknya, daerah kini harus menanggung seluruh biaya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara alokasi TKD justru menurun.

Penurunan ini mengakibatkan tekanan pada belanja modal, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan sekolah. Daerah-daerah seperti Konawe, Bima, Siak, Pati, Wonogiri, dan Halmahera Utara menjadi contoh nyata yang terdampak oleh perubahan pola alokasi dalam Latest Program. CORE menekankan bahwa kondisi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menyulitkan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas utamanya.

Prioritas Reformasi Sistem Desentralisasi Fiskal

Reformasi sistem desentralisasi fiskal dianggap sebagai bagian integral dari Latest Program untuk memastikan daerah memiliki kewenangan dan sumber dana yang lebih memadai. Dalam konteks ini, CORE menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan TKD harus dievaluasi ulang, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang tidak merata.

Sebagai langkah penguatan, Latest Program perlu mencakup kebijakan yang lebih inklusif, termasuk insentif berdasarkan kinerja dan pengembangan mekanisme transfer yang lebih transparan. Selain itu, pemerintah pusat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mendukung daerah melalui alokasi TKD yang lebih besar dan seimbang.

Kemungkinan Dampak Jangka Panjang

Analisis menunjukkan bahwa keterbatasan ruang fiskal bisa memicu penurunan kualitas layanan publik di berbagai wilayah. Dalam Latest Program, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki kondisi keuangan dengan memprioritaskan belanja modal. Namun, jika alokasi TKD tidak cukup, kemungkinan besar proyek-proyek strategis akan ditunda atau diperkecil.

Sebagai contoh, daerah dengan kemampuan pendapatan yang rendah, seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara, berpotensi mengalami kesulitan lebih besar dalam memenuhi target pembangunan yang telah direncanakan. Latest Program juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem transfer ke daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga mencakup kebutuhan jangka panjang daerah.

Pola Pembiayaan yang Perlu Diperbaiki

Dalam Latest Program, pemerintah pusat mencoba mengoptimalkan pola pembiayaan daerah dengan memperkenalkan skema-skema baru. Namun, beberapa analis menilai bahwa langkah ini masih perlu disempurnakan. Selain meningkatkan TKD, pemerintah seharusnya juga memperluas pendapatan daerah melalui pajak daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana.

Para ahli menilai bahwa pengelolaan ruang fiskal daerah yang efektif membutuhkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Latest Program bisa menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan, tetapi perlu disusun dengan ketelitian tinggi agar tidak hanya menjadi sekadar simbolisasi kebijakan.