Latest Program: Penyaluran Rumah Subsidi Tembus 102.900 Unit, Pemerintah Kejar Target 350.000

Penyaluran Rumah Subsidi Tembus 102.900 Unit, Pemerintah Kejar Target 350.000

Latest Program – Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah rumah subsidi yang telah didistribusikan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 102.900 unit, menurut data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah optimistis target tahunan sebanyak 350.000 unit bisa tercapai.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa keberhasilan mencapai target tersebut bergantung pada kerja sama seluruh pihak terkait, seperti BP Tapera, perbankan penyedia dana, serta pengembang properti. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mempercepat program ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait

Dalam wawancara pers pada Jumat (17/7/2026), Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menyebut FLPP bukanlah inisiatif baru, tetapi dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kecepatan distribusinya meningkat. Ia menambahkan, pihaknya yakin target 350.000 unit rumah subsidi pada 2026 bisa terwujud.

“FLPP bukan program baru, melainkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto penyalurannya terus meningkat. Kami optimistis target 350.000 rumah subsidi pada 2026 bisa tercapai,” ujar Ara.

Ara menuturkan, angka penyaluran rumah subsidi melalui FLPP terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, realisasi mencapai 228.000 unit, lalu naik menjadi 278.000 unit pada 2025. Hingga pertengahan Juli 2026, angka tersebut telah melebihi 102.900 unit.

Ia menegaskan bahwa BP Tapera memiliki peran kunci dalam memastikan keberlanjutan pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BP Tapera diharapkan tidak hanya memenuhi target tetapi juga mampu memberikan inovasi dalam layanan.

Kantor pusat BP Tapera yang baru resmi dioperasikan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, akan menjadi pusat koordinasi strategis. Fasilitas ini diharapkan mendorong peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan perumahan nasional serta pengembangan Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA).

Kehadiran kantor tersebut juga bertujuan mempercepat layanan kepada peserta program, pekerja, pengusaha, perbankan, serta pengembang rumah subsidi. Ara menyatakan, kantor baru ini menjadi penanda penting dalam memastikan keberlanjutan pemberdayaan MBR.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho

“Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir, terutama Pak Menteri PKP. Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk MBR,” ujar Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.

Heru menambahkan, pindahnya kantor adalah momen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta pengelolaan dana pembiayaan perumahan secara lebih optimal.