Main Agenda: Bapanas Alihkan Fokus SPHP ke Pasar Rakyat untuk Redam Kenaikan Harga Beras

Bapanas Fokuskan SPHP ke Pasar Rakyat untuk Redam Kenaikan Harga Beras

Pengalihan Strategi Distribusi

Main Agenda – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengubah strategi distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mengalihkan fokus utama ke pasar rakyat. Langkah ini bertujuan mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga beras di tengah tekanan kenaikan biaya pangan nasional. Dengan menargetkan pasar rakyat, Bapanas berharap mempercepat akses masyarakat terhadap beras subsidi yang dianggap lebih efektif dalam menurunkan harga jual di tingkat konsumen.

Kebijakan ini sejalan dengan Main Agenda pemerintah yang menekankan perlindungan harga beras sebagai prioritas utama dalam mengatasi kenaikan harga di sektor pangan. Main Agenda juga menyoroti peran Bapanas dalam mengoptimalkan distribusi beras agar lebih merata dan mencakup daerah-daerah yang rentan terhadap kenaikan harga. Dengan pendekatan ini, Bapanas mengharapkan penyaluran SPHP bisa berjalan lebih dinamis dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Kinerja SPHP hingga Akhir Juni 2026

Hingga akhir Juni 2026, realisasi penyaluran SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebesar 828.000 ton. Meski pencapaian ini sudah mencerminkan kemajuan, Bapanas tetap melakukan penyesuaian strategi untuk memastikan distribusi bisa lebih optimal di semester II. Penyesuaian tersebut melibatkan pergeseran titik penyaluran ke pasar-pasar rakyat yang dinilai lebih mampu memberikan dampak signifikan terhadap harga beras.

“Ada delapan saluran penyaluran SPHP, tetapi prioritas kami adalah pasar-pasar rakyat. Wilayah ini menjadi indikator utama perubahan harga yang diawasi BPS. Kami harap pemerintah daerah mendukung pengoptimalan distribusi di pasar yang belum cukup menerima beras SPHP,” ujar Maino Dwi Hartono, Deputi Bapanas, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Dalam Main Agenda, Bapanas menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses distribusi. Perubahan ini juga diharapkan bisa menekan IPH beras yang terjadi di sekitar 1/3 wilayah Indonesia. Dengan mengalihkan fokus ke pasar rakyat, program SPHP dianggap lebih efektif dalam mengurangi tekanan inflasi yang terjadi di sejumlah daerah.

Kondisi Harga Beras di Berbagai Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terjadi di sekitar 1/3 wilayah Indonesia hingga pertengahan Juni 2026. Namun, mayoritas provinsi hanya mengalami kenaikan harga yang relatif kecil. Tingkat kenaikan IPH tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah (2,99%) dan Sulawesi Utara (2,93%), sementara daerah lainnya cenderung stabil.

“Tingkat kenaikan IPH beras tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 2,99 dan Sulawesi Utara 2,93. Sementara provinsi lainnya mengalami kenaikan di bawah angka tersebut,” kata Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.

Bapanas menegaskan bahwa penekanan pada harga beras lebih dominan terjadi di tingkat kabupaten dan kota dibanding provinsi. Hal ini menjadi alasan utama mengapa SPHP diarahkan ke pasar rakyat, yang menjadi tempat transaksi langsung antara produsen dan konsumen. Dengan intervensi di tingkat lokal, Bapanas berharap bisa mengurangi dampak kenaikan harga yang lebih luas.

Upaya Jangka Panjang untuk Stabilisasi Harga

Dalam Main Agenda, Bapanas tidak hanya fokus pada penyaluran