Main Agenda: Hadiri Paripurna DPR, Purbaya Klaim Fiskal 2025 Tetap Solid dan LKPP Kembali Raih WTP

Purbaya Klaim Fiskal 2025 Tetap Solid, LKPP Kembali Raih WTP dalam Paripurna DPR

Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kinerja fiskal Tahun Anggaran 2025 tetap stabil, meski menghadapi tantangan dari dinamika ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna di DPR RI yang digelar pada Selasa (14/7), sebagai respons atas pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun 2025.

Kinerja Fiskal dan Indikator Ekonomi yang Menguat

Dalam sesi paripurna, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti indikator ekonomi yang menunjukkan kekuatan tata kelola keuangan negara. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11% secara tahunan pada 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang naik 4,98% serta investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,09%. Inflasi juga terkendali, berada di level 2,92%, menjaga daya beli masyarakat.

“Fiskal 2025 tetap solid, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi risiko krisis keuangan,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, keberhasilan ini berkat koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah dan lembaga pemeriksaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menjadi Main Agenda utama dalam menghadapi tahun politik dan ekonomi yang dinamis.

Strategi Stimulus dan Penanganan Kebutuhan Sosial

Pemerintah mengalokasikan Rp 110,7 triliun sebagai stimulus ekonomi dalam Tahun Anggaran 2025, yang menjadi bagian dari Main Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat. Alokasi ini dibagi secara berkala tiap kuartal untuk memastikan dampaknya merata dan efektif. Dalam paripurna, Purbaya memaparkan bahwa stimulus tersebut digunakan untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM), proyek padat karya, serta diskon tiket transportasi. Ini bertujuan mengurangi tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam sektor sosial, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,85% pada Agustus 2025, dibandingkan 4,91% di bulan yang sama tahun sebelumnya. Angka kemiskinan juga menurun dari 8,57% menjadi 8,25%, menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Purbaya menyatakan, penurunan ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal tidak hanya fokus pada stabilitas keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan Anggaran dan Kinerja LKPP

Kebijakan fiskal Tahun 2025 mencatat defisit sebesar 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah ambang 3% yang ditetapkan dalam undang-undang. Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 40,54%, jauh di bawah batas 60%, yang mencerminkan Main Agenda pemerintah dalam memperkuat kepercayaan investor dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi bukti pengelolaan anggaran tetap memenuhi standar internasional. Purbaya mengatakan bahwa WTP yang diperoleh LKPP menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik.

Peran DPR dalam Penguatan Kebijakan Fiskal

Rapat paripurna di DPR RI ini menjadi platform penting bagi Main Agenda penguatan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif. Purbaya menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan anggota DPR dalam menyusun pandangan terhadap RUU P2 APBN. Ia menekankan bahwa dukungan fraksi menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan fiskal 2025 tidak hanya solid secara kuantitatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Purbaya, pertemuan ini membantu menyelaraskan visi pemerintah dalam menjaga kinerja fiskal dengan aspirasi masyarakat. “DPR berperan aktif dalam menjaga disiplin anggaran dan memberikan masukan penting untuk keberlanjutan kebijakan,” tambahnya. Dengan demikian, Main Agenda paripurna ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat sekaligus mengurangi risiko kekacauan fiskal.

Kinerja Internasional dan Outlook Stabil

Kinerja keuangan negara juga mendapat apresiasi dari lembaga penilai kredit internasional, seperti Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings. Perusahaan tersebut mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB dengan outlook stabil, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kebijakan fiskal Indonesia. Purbaya menyebutkan bahwa penilaian ini menjadi bukti bahwa Main Agenda pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin anggaran telah mencapai hasil yang positif.

Dengan opini WTP dari BPK dan peringkat kredit yang stabil, Purbaya berharap kebijakan fiskal 2025 akan menjadi fondasi kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan. Ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang, sekaligus menjaga kepercayaan publik dan investor.