Meeting Results: SiLPA APBN 2026 Capai Rp 255,5 Triliun, DPR: Pemerintah Terlalu Agresif Berutang

Meeting Results: SiLPA APBN 2026 Capai Rp255,5 Triliun

Meeting Results – Dalam sebuah pertemuan penting yang membahas penganggaran pemerintah, anggota Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBN 2026 diperkirakan akan mencapai Rp255,5 triliun hingga akhir tahun ini. Meski pemerintah terus mendorong pengambilan utang untuk membiayai berbagai proyek strategis, Said menyatakan bahwa pendekatan ini perlu dievaluasi kembali karena menghasilkan SiLPA yang cukup signifikan.

Kondisi SiLPA dan Pembiayaan Utang di Semester I

Menurut laporan yang diungkapkan dalam rapat kerja, jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah dalam semester pertama tahun 2026 mencapai Rp477,4 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp162 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp315,41 triliun. Meski penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan peningkatan, Said mengkritik bahwa alokasi utang yang besar tidak selaras dengan pertumbuhan pendapatan.

“Dengan demikian, realisasi utang semester I meningkat hampir Rp162 triliun dibanding tahun lalu,” ujar Said Abdullah, Selasa (7/7/2026).

Dalam sesi diskusi, Said menekankan bahwa siLPA semester I-2026 mencapai Rp255,5 triliun, yang tercatat sebagai angka yang cukup tinggi. Ia menambahkan bahwa peningkatan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah belum cukup efisien dalam penggunaan dana yang diambil melalui utang. “Pembiayaan utang yang terus meningkat, tetapi tidak langsung dialokasikan untuk belanja atau investasi, berpotensi membebani pemerintah di masa depan,” jelas Said.

Realisasi Investasi Pemerintah Masih Rendah

Said Abdullah juga mengkritik realisasi investasi pemerintah yang dinilai masih rendah, hanya mencapai Rp52,2 triliun pada semester I. Dibandingkan target investasi tahunan sebesar Rp203,1 triliun, angka ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. “Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan dana yang didapat dari utang untuk meningkatkan realisasi investasi,” lanjutnya.

Menurut Said, SiLPA yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa pemerintah mengambil utang secara agresif tanpa memastikan penggunaan yang tepat. Dalam konteks inflasi dan tekanan inflasi yang terus meningkat, penggunaan dana yang efisien menjadi kunci untuk menghindari peningkatan beban fiskal yang berlebihan. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan perencanaan yang lebih matang dalam pengalokasian dana tersebut.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pengambilan utang di 2026 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian nasional. Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi untuk mencapai target anggaran, utang tetap menjadi salah satu sumber pendanaan utama. “Kita harus memastikan bahwa utang yang diambil tidak hanya untuk belanja rutin, tetapi juga untuk investasi jangka panjang,” ujarnya.

Dalam kesimpulan, hasil pertemuan tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah perlu memperbaiki strategi pembiayaan utang agar lebih seimbang dengan kebutuhan investasi. Said Abdullah menekankan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran menjadi penting, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang semakin dinamis. Dengan memperhatikan kemajuan pembicaraan dan menyusun anggaran yang lebih terukur, SiLPA APBN 2026 dapat diminimalkan, sehingga mengurangi beban fiskal di masa depan.