New Policy: Dana Mengendap Masih Tinggi, Efektivitas Penarikan Utang Pemerintah Dipertanyakan

New Policy: Dana Mengendap, Efektivitas Utang Pemerintah Dipertanyakan

New Policy – Di tengah proyeksi peningkatan angka pembiayaan APBN 2026 menjadi Rp 734,3 triliun, New Policy menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan dana yang masih terkumpul dalam Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga Rp 255,5 triliun. Meskipun strategi front loading untuk menarik utang lebih dini dinilai sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global, pertanyaan tentang manfaat dana yang mengendap semakin mengemuka.

Front Loading Strategy and Its Implications

Strategi New Policy ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan negara di tengah fluktuasi pasar keuangan dan tekanan suku bunga global. Namun, pertanyaan muncul mengenai apakah pendekatan ini berhasil mengoptimalkan dana yang telah dikumpulkan. Dengan SiLPA yang mencapai Rp 255,5 triliun, banyak pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut dalam mendukung target pembiayaan APBN 2026 yang naik sebesar 106,6% dari pagu awal.

Kondisi SiLPA yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dana dan alokasi belanja negara. Meski pemerintah berhasil menarik dana tambahan, pemanfaatannya terkesan lambat. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan investor terhadap kebijakan New Policy dan menimbulkan risiko ketidakstabilan keuangan jangka panjang.

Future Plans and Strategic Adjustments

Dalam laporan outlook Semester I-2026 kepada DPR, target pembiayaan APBN meningkat dari Rp 689,1 triliun menjadi Rp 734,3 triliun. Hingga akhir semester pertama, realisasi pembiayaan mencapai Rp 452 triliun, atau 65,6% dari pagu awal. Meski angka ini menunjukkan kemajuan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, New Policy masih perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan dana yang tersisa.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, hampir 70-75% kebutuhan pembiayaan APBN 2026 akan terpenuhi melalui instrumen rupiah, sementara sisanya berasal dari valuta asing. New Policy diharapkan bisa mempercepat alokasi dana untuk kebutuhan belanja negara, terutama dalam sektor yang paling membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Besarnya SiLPA menunjukkan masalah utama saat ini terletak pada penyerapan anggaran, bukan pada pembiayaan,” kata Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Yusuf menekankan bahwa New Policy perlu diimbangi dengan upaya percepatan penggunaan dana untuk belanja negara. Meski front loading disebut tepat dalam menghadapi risiko geopolitik dan fluktuasi pasar keuangan, pemerintah harus memastikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk proyek strategis jangka panjang. Hal ini sangat penting agar kebijakan New Policy benar-benar efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, front loading dilakukan lantaran pemerintah khawatir akan gejolak pasar obligasi. Namun, kenyataannya pasar obligasi tetap stabil, sehingga ada ruang untuk menyesuaikan strategi di semester kedepan. New Policy yang berfokus pada pembiayaan tambahan melalui global bond dan pinjaman luar negeri bisa menjadi solusi, asalkan dana tersebut digunakan secara optimal.