New Policy: E20 Meluncur Januari 2028, Pemerintah Siapkan Aturan Baru & Bangun 50 Pabrik Etanol

Pemerintah Siapkan New Policy untuk E20 dan 50 Pabrik Etanol

New Policy – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan New Policy yang akan mendorong penggunaan bahan bakar bensin campuran etanol hingga 20% (E20) pada Januari 2028. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 50 pabrik etanol baru sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. New Policy ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan visi energi berkelanjutan dan mendukung industri bioetanol dalam skala besar.

Pembentukan Regulasi untuk Mewujudkan New Policy

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pelaksanaan New Policy. Regulasi ini akan menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan implementasi E20 secara bertahap, dengan penekanan pada penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa Perpres tersebut akan memastikan E20 diterapkan sesuai jadwal, sekaligus memperkuat kerangka kerja industri etanol.

Strategi New Policy untuk Mengurangi Dampak Pangan

Salah satu fokus New Policy adalah meminimalkan dampak penggunaan bahan baku tebu dan jagung terhadap sektor pangan. Eniya menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong penggunaan limbah pertanian seperti serabut tebu, kulit jagung, dan buah ketela sebagai alternatif utama. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap memadai tanpa mengganggu kebutuhan pangan masyarakat. New Policy ini juga memperhatikan aspek keseimbangan antara pertanian dan industri, sehingga bisa berjalan secara berkelanjutan.

“Dalam Perpres ini, kita akan menegaskan bahwa E20 harus diterapkan Januari 2028 sesuai arahan Menteri ESDM,” kata Eniya dalam wawancara dengan Kontan, Minggu (19/7/2026).

Langkah Awal: E10 sebagai Bahan Bakar Percobaan

Sebelum menerapkan E20, New Policy mencakup implementasi E10 sebagai langkah awal. Pemerintah telah menyelesaikan uji coba E10 tahun depan, dengan roadmap yang dirancang berdasarkan asumsi minimal produksi. Eniya menjelaskan bahwa penggunaan E10 akan memberikan wawasan penting untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan ekosistem bahan bakar. Dengan E10, industri otomotif dan bahan bakar dapat beradaptasi sebelum pindah ke E20.

“Eniya menjelaskan bahwa E10 akan diterapkan terlebih dahulu sesuai Keputusan Menteri ESDM, dengan roadmap yang sudah terbentuk berdasarkan asumsi minimal produksi,” jelas Eniya.

Kesiapan Industri dan Pemangku Kepentingan

New Policy ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, produsen etanol, dan pelaku industri bahan bakar. Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program ini. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas produksi etanol hingga mencapai 50 pabrik, yang akan mempercepat penyerapan produk lokal dan meningkatkan keberlanjutan energi. Ini menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi emisi karbon seiring transisi ke energi terbarukan.

Manfaat New Policy untuk Ekonomi dan Lingkungan

Dengan New Policy, Indonesia diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak impor, yang menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan. Penggunaan E20 juga dianggap sebagai solusi untuk mendukung ketahanan energi dan mengurangi dampak lingkungan dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam jangka panjang, New Policy ini akan menjadi fondasi bagi pengembangan industri bioetanol yang lebih mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Perjalanan menuju New Policy E20

Peluncuran E20 pada Januari 2028 akan menjadi momen penting dalam sejarah energi Indonesia. New Policy ini tidak hanya menekankan pada produksi bahan bakar, tetapi juga memperkuat kerangka regulasi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi. Pemerintah akan terus memantau progres pembangunan 50 pabrik etanol, serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pasar dan teknologi terkini. Target ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadi negara netral karbon pada 2060.