New Policy: Ekonom Celios Wanti-Wanti Patriot-Merah Putih Bond Jadi Surga Dana Bermasalah

New Policy: Celios Peringatkan Risiko Patriot Bond dan Merah Putih Bond Jadi Tempat Dana Bermasalah

New Policy – Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan dalam kebijakan baru yang akan diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam wawancara dengan Kontan.co.id, Minggu (21/6/2026), ia menyoroti bahwa New Policy ini berpotensi mengubah patriot bond dan merah putih bond menjadi “surga” bagi dana berasal dari sumber yang tidak jelas. Bhima memperingatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada investor bisa menciptakan kesan bahwa instrumen ini menjadi tempat berlindung dari transaksi kriminal.

New Policy dalam UU P2SK dan Dampaknya pada Obligasi

New Policy yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, menurut Bhima, berpotensi menciptakan insentif yang tidak seimbang di pasar keuangan. Ia menjelaskan bahwa revisi ini bisa mengubah motivasi investor, karena daya tarik obligasi tidak lagi bergantung pada imbal hasil atau proyeksi pertumbuhan ekonomi, melainkan pada jaminan perlindungan hukum yang diberikan. “Kalau hukum bisa menjamin transaksi itu, investor bisa langsung beli karena jaminan hukumnya, bukan karena efisiensi investasi,” kata Bhima.

“Karena tidak ada yang bisa menelusuri sumber dana untuk membeli obligasi ini, daya tawar obligasi menjadi berdasarkan asal-usul harta, bukan pada kinerja finansialnya,” ujarnya.

Bhima juga menekankan bahwa New Policy ini lebih memberi perlindungan kepada pembeli obligasi dibandingkan instrumen keuangan lain. Hal ini bisa berdampak pada kredibilitas sistem keuangan Indonesia, karena transaksi yang dianggap aman secara hukum bisa terjadi meski dana berasal dari tindak pidana seperti korupsi atau pencucian uang.

Mekanisme New Policy dan Peluang Dana Bermasalah

New Policy dalam UU P2SK memberikan jaminan khusus bagi investor yang membeli surat utang khusus dari Danantara. Pasal 50A ayat (5) menyebutkan bahwa negara menjamin transaksi ini dari penuntutan pidana umum, khusus, dan gugatan perdata. Sementara Pasal 50A ayat (6) menjelaskan bahwa data transaksi tidak bisa digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atau bukti hukum. Ini berlaku untuk transaksi di pasar primer.

“Kalau dana yang digunakan untuk membeli bond ini berasal dari sumber kejahatan, New Policy bisa jadi alat untuk menyembunyikan dana bermasalah,” tambah Bhima.

Menurutnya, kebijakan ini memperluas cakupan investor, termasuk wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty. Ini membuka celah bagi dana yang sebelumnya tidak terlacak untuk beroperasi dalam pasar obligasi tanpa risiko hukum yang signifikan.

Konteks New Policy ini juga menyentuh aspek transparansi. Standar internasional mengenai anti pencucian uang dan pelacakan dana mungkin dipertanyakan, karena transaksi yang dianggap aman bisa menciptakan persepsi bahwa dana berasal dari sumber tidak jelas bisa bergerak bebas di sistem keuangan Indonesia. Bhima menilai pentingnya menyelaraskan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip internasional untuk menjaga kepercayaan investor.

Kebijakan New Policy dan Persepsi Global

Bhima berharap New Policy ini tidak dianggap sebagai kelemahan dalam sistem keuangan Indonesia. “Jika New Policy ini tidak diawasi dengan baik, investor global bisa meragukan kepercayaan pada transparansi dana,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana berasal dari sumber yang jelas.

“New Policy ini memang memberi perlindungan, tapi kita harus yakin itu bukan bantuan bagi dana yang tidak terlacak. Perlu ada sistem untuk memastikan transparansi,” tuturnya.

Dengan New Policy ini, pemerintah berharap meningkatkan akses investor ke pasar keuangan, terutama untuk dana yang berorientasi pada investasi jangka panjang. Namun, Bhima menegaskan bahwa dampak negatif dari New Policy tidak bisa diabaikan, terutama jika tidak ada mekanisme untuk menghindari penggunaan dana bermasalah.

Di sisi lain, New Policy ini juga memberikan peluang bagi keleluasaan dalam transaksi obligasi. Bagi investor yang ingin menghindari risiko hukum, instrumen ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Namun, Bhima memperingatkan bahwa hal ini bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem, karena dana yang berasal dari sumber tidak jelas bisa mengalir tanpa pengawasan ketat.