New Policy: Kemenkeu Siapkan Skema Penyelesaian Utang KCIC, Purbaya: Tidak Harus Pakai APBN

Kemenkeu Siapkan Skema Baru Penyelesaian Utang KCIC Tanpa APBN

Pembicaraan Mengenai Penyelesaian Utang KCIC

New Policy – KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengembangkan skema baru untuk menyelesaikan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan yang mengelola layanan Kereta Cepat Whoosh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa rancangan penyelesaian utang KCIC telah rampung dan menunggu proses penerusannya dari Danantara Indonesia ke Kemenkeu selesai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dan mengurangi beban anggaran dalam APBN.

“Pembayaran utang KCIC sudah memiliki jalur yang jelas. Tinggal menunggu proses penerusannya dari Danantara rampung,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kebijakan baru ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memaksakan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan kewajiban KCIC. Sebaliknya, pihaknya menawarkan alternatif pendanaan melalui instrumen investasi lain, seperti dana asing atau kemitraan swasta. Menurut Purbaya, skema ini bertujuan memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan utang KCIC, yang sebelumnya menimbulkan polemik terkait penggunaan APBN.

Konteks Utang KCIC dan Penyelesaiannya

PT KCIC menjadi pusat perhatian karena utangnya mencapai miliaran rupiah, yang berasal dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini dianggap sebagai salah satu dari proyek infrastruktur besar yang mendapat dukungan dari pemerintah. Namun, adanya utang yang tidak terbayar secara utuh dari APBN membuat Kemenkeu perlu mencari solusi yang lebih fleksibel. Purbaya menegaskan bahwa skema baru ini merupakan New Policy yang menawarkan jalan keluar dari ketergantungan pada dana pemerintah.

Dalam wawancara terpisah, Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, mengonfirmasi bahwa proses penerusan pengelolaan KCIC ke Kemenkeu sedang dalam tahap akhir. Ia menjelaskan bahwa masih ada sejumlah langkah administratif yang perlu diselesaikan sebelum pengalihan ini diumumkan secara resmi. Menurutnya, skema penyelesaian utang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam pendanaan infrastruktur.

Penyelesaian utang KCIC melalui New Policy ini juga melibatkan penyusunan perjanjian finansial yang lebih kompleks. Kemenkeu dan Danantara Indonesia sedang berdiskusi mengenai mekanisme pembayaran yang dapat mengurangi risiko terhadap APBN. Pemerintah berharap skema ini bisa menjadi model untuk proyek infrastruktur serupa di masa depan, di mana pengelolaan utang dilakukan secara lebih mandiri.

Menurut analis keuangan, kebijakan ini memberikan peluang bagi pihak swasta untuk lebih aktif dalam pendanaan proyek nasional. “Ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi beban APBN dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan,” kata salah satu ekonom yang tidak ingin disebutkan namanya. Selain itu, kebijakan ini juga bisa memperkuat kepercayaan investor terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh, yang selama ini dinilai memiliki prospek pendapatan yang baik.

Proses penerusan utang KCIC ke Kemenkeu juga mengharuskan pengelolaan yang lebih ketat. Purbaya menyebutkan bahwa kebijakan ini akan diterapkan setelah semua tahapan formal selesai. “Keputusan tersebut sudah diberikan, saat ini hanya menunggu selesainya proses administratif. Setelah penerusan dari Danantara rampung, kami akan melaporkan hasilnya kepada Presiden,” tambahnya.

Langkah Kemenkeu ini diharapkan bisa menjadi contoh terapan New Policy dalam pengelolaan utang infrastruktur. Dengan menyelesaikan utang KCIC tanpa harus menggunakan APBN, pemerintah bisa mengalihkan dana negara ke sektor-sektor yang lebih mendesak. Selain itu, ini juga membuka ruang bagi pemodal swasta untuk terlibat dalam proyek yang sebelumnya dianggap sebagai proyek pemerintah penuh.