New Policy: Penyaluran SPHP Beras Capai 678.870 Ton hingga Pertengahan Juli 2026

New Policy: SPHP Beras Penyaluran Capai 678.870 Ton hingga Juli 2026

New Policy – Program new policy Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil signifikan. Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyaluran beras melalui new policy ini telah mencapai 678.870 ton hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam memastikan ketersediaan beras dan menekan fluktuasi harga, terutama dengan bantuan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mencapai lebih dari 5 juta ton. Kebijakan new policy ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi masyarakat dan kenaikan pendapatan petani.

Target Penyaluran SPHP Terpenuhi 55% hingga Juli 2026

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan progres penyaluran beras sesuai dengan rencana. Dalam new policy tahunan, target penyaluran SPHP mencapai 828.000 ton. Hingga Juli 2026, 55% dari target tersebut telah tercapai, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Kami optimis bahwa capaian ini akan terus meningkat, karena new policy memberikan ruang lebih besar untuk intervensi pasar,” tambah Maino dalam pernyataan tertulis, Selasa (14/7/2026).

“Keberhasilan penyaluran beras tidak hanya tergantung pada stok, tetapi juga pada strategi distribusi yang efisien. new policy saat ini sedang diuji coba dengan penguatan saluran distribusi,” jelas Maino.

Perbandingan dengan Tahun Lalu: Peningkatan 274%

Dari data Bapanas, realisasi penyaluran beras SPHP selama Maret hingga 12 Juli 2026 mencapai 457.820 ton, yang merupakan 55,29% dari target tahunan. Jika ditambahkan dengan penyaluran Januari-Februari 2026 sebesar 221.050 ton, total penyaluran sejak awal tahun mencapai 678.870 ton. Angka ini mengalami peningkatan hampir 274% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yang hanya mencapai sekitar 181.170 ton. Peningkatan ini dianggap sebagai bukti efektivitas new policy dalam menstabilkan pasokan beras.

Ekspansi Saluran Distribusi: SPHP Bukan Sekadar Pasar Tradisional

Dengan adanya stok beras yang melimpah, new policy SPHP membuka peluang untuk memperluas saluran distribusi. Bapanas tidak hanya menyasar pasar tradisional, tetapi juga menjalin kerja sama dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk memastikan beras sampai langsung ke tangan masyarakat. Ekspansi ini bertujuan mengurangi kesenjangan akses pangan, terutama di daerah-daerah yang kurang mampu.

Program Bantuan Pangan Tahap Kedua: Perluasan Cakupan Masyarakat

Selain SPHP, pemerintah juga meluncurkan new policy distribusi bantuan pangan beras pada kuartal kedua 2026. Program ini mencakup sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan setiap keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan. “Bantuan ini menjadi bagian dari new policy untuk menstabilkan harga beras, khususnya saat musim kemarau atau harga pangan sedang naik,” terang Maino. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Analisis Inflasi Pangan: Pertanda Penurunan Pasca New Policy

Bapanas mencatat bahwa kebijakan new policy berdampak pada penurunan inflasi pangan. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) turun dari 6,24% pada Mei menjadi 5,58% pada Juni 2026. Sementara inflasi pangan secara tahun kalender Januari-Juni 2026 mencapai 1,61%, lebih rendah dibandingkan 2,15% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Perluasan saluran distribusi melalui new policy membantu menekan tekanan harga beras, terutama di tengah permintaan yang meningkat,” jelas Maino.

Penyesuaian Harga dan Manfaat Petani

Pemerintah terus memantau dampak new policy terhadap harga beras dan pendapatan petani. Target penyaluran SPHP 828.000 ton pada tahun 2026 bertujuan menjaga harga beras tidak melebihi harga rata-rata pasar. Selain itu, program ini juga mencakup kompensasi bagi petani melalui harga jual yang disepakati, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produksi pertanian.

New Policy SPHP dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan aksesibilitas harga. Dengan penyaluran yang mencapai 678.870 ton hingga Juli 2026, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menekan inflasi pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan new policy ini di masa mendatang.