New Policy: Persepso Risiko Indonesia Mendaki, Efek Domino ke Rupiah Patut Diwaspadai

Persepsi Risiko Indonesia Meningkat, Efek Domino ke Rupiah Perlu Diwaspadai

New Policy yang baru saja diterapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi sorotan utama dalam mengubah dinamika pasar keuangan. Data terkini menunjukkan bahwa indeks persepsi risiko nasional terus naik, terlihat dari kenaikan nilai Credit Default Swap (CDS) yang mencerminkan ketakutan pasar terhadap stabilitas ekonomi. Pada awal pekan ini, CDS 5 tahun mencapai 92,67 basis poin, naik dari 88,88 basis poin pada Senin (13/7/2026). Sementara itu, CDS 10 tahun juga bergerak ke level 143,3 basis poin, meninggalkan 139,29 basis poin di awal pekan lalu. Perubahan ini mengindikasikan bahwa New Policy memicu pergeseran persepsi risiko yang berdampak signifikan pada dinamika kurs rupiah.

Perubahan Pasar Dipengaruhi oleh Faktor Global dan Domestik

Kenaikan CDS ini didorong oleh dua faktor utama: sentimen global dan kondisi pasar dalam negeri. Lonjakan harga minyak Brent ke US$90 per barel, serta sikap hawkish Federal Reserve yang memperketat kebijakan moneter, memengaruhi likuiditas global. Selain itu, kebijakan New Policy yang memperkuat belanja pemerintah dan mengubah struktur perekonomian domestik juga menjadi penyebab utama. Kurs rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS memberi tekanan tambahan, karena menunjukkan ketidakstabilan nilai tukar yang bisa memperburuk persepsi risiko.

Dalam konteks New Policy, ketidakpastian terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi perhatian utama investor. Ekonomi Indonesia yang kini menghadapi tantangan inflasi tinggi dan utang pemerintah yang terus bertambah, memberikan sinyal kekhawatiran terhadap kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, New Policy yang diterapkan tidak hanya memengaruhi kebijakan fiskal, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.

Melemahnya Rupiah dan Kenaikan Biaya Pendanaan

Pelebaran CDS berpotensi memengaruhi biaya pendanaan korporasi dan pemerintah. Kenaikan yield surat berharga negara (SBN) mengikuti pelebaran CDS, yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap kinerja obligasi jangka panjang. Dalam situasi ini, New Policy yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan utang dan pendanaan bisa menjadi sarana untuk menstabilkan ketersediaan dana. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, New Policy justru akan mempercepat laju kenaikan biaya bunga yang bisa membebani sektor produktif.

“Kenaikan CDS mengisyaratkan bahwa pasar mulai menyadari risiko yang terkait dengan New Policy,” ujar Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, kepada Kontan, Senin (20/7/2026). “Kebijakan ini perlu didukung oleh komunikasi yang transparan agar investor tidak mengalami kebingungan.” Penjelasan ini memperkuat bahwa New Policy harus menjadi fokus utama dalam membangun kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan Indonesia.

Kondisi ini juga memicu kekhawatiran lingkaran setan. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat memperkuat premi risiko aset, mengarah pada peningkatan biaya pendanaan dan keterbatasan likuiditas. Syafruddin menambahkan bahwa efek domino ini bisa berdampak pada kebijakan fiskal yang baru diterapkan, karena pemerintah mungkin terdorong untuk menaikkan suku bunga untuk menarik dana asing. Dengan New Policy sebagai fondasi, penyesuaian kebijakan ini perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi untuk mencegah gejolak lebih besar.

Kenaikan yield SBN mencerminkan perubahan pasar yang diakibatkan New Policy. Dalam beberapa bulan terakhir, imbal hasil obligasi negara meningkat karena kebijakan pemerintah yang lebih progresif dalam memperluas belanja. Namun, hal ini juga menimbulkan tekanan terhadap bunga deposito dan kebijakan moneternya. David Sumual, ekonom BCA, menegaskan bahwa New Policy harus diimbangi dengan strategi pengelolaan cadangan devisa yang lebih efektif.

Strategi untuk Mengatasi Efek Domino

David Sumual menekankan bahwa koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal menjadi kunci untuk mengatasi efek domino yang muncul dari New Policy. “Kredibilitas fiskal dan komunikasi kebijakan yang jelas harus menjadi prioritas, sementara Bank Indonesia perlu memastikan stabilitas kurs serta pengelolaan cadangan devisa secara prudent,” tambah David kepada Kontan, Senin (20/7/2026). Penerapan New Policy yang baik memerlukan keseimbangan antara stimulus ekonomi dan kehati-hatian dalam mengelola utang.

Untuk menekan laju kenaikan CDS, Kementerian Keuangan disarankan mengoptimalkan pengelolaan dana melalui instrumen strategis seperti prefunding dan debt switching selektif. Langkah ini sebaiknya disertai dengan diversifikasi tenor obligasi untuk menghindari dampak negatif pada investor reguler. New Policy yang diterapkan perlu didesain agar bisa memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan kesehatan sistem keuangan.

Syafruddin Karimi menyoroti bahwa pemerintah tidak boleh terlalu bergantung pada modal asing. “Penguatan basis investor domestik melalui dana pensiun, asuransi, dan institusi keuangan jangka panjang akan membantu mengurangi ketergantungan pada aliran dana asing,” pungkasnya. Dengan New Policy yang lebih inklusif, pemerintah bisa menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan seimbang. Hal ini penting untuk mencegah gejolak ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap rupiah sebagai mata uang yang aman.