New Policy: Program Hilirisasi Diprediksi Serap Jutaan Lapangan Kerja, Kesiapan SDM Masih Jadi PR

New Policy: Hilirisasi Diperkirakan Serap Jutaan Lapangan Kerja, Kesiapan SDM Masih Jadi PR

New Policy – Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, pemerintah mengumumkan new policy terbaru berupa program hilirisasi yang diharapkan dapat menciptakan ribuan peluang kerja baru. Dikutip dari Outlook Ketenagakerjaan tahun 2026 yang dirilis pada Jumat (26/6/2026), kebijakan ini ditargetkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan energi. Program hilirisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Permintaan Tenaga Kerja di Berbagai Sektor

Dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026 menyebutkan bahwa program hilirisasi membutuhkan kebutuhan tenaga kerja yang signifikan di berbagai bidang. Menurut laporan tersebut, sektor pertambangan dan batubara membutuhkan 2,76 juta tenaga kerja, sementara perkebunan serta kehutanan mengharapkan 153.000 posisi. Di bidang minyak dan gas, diperkirakan diperlukan sebanyak 66.000 tenaga kerja, dan perikanan membutuhkan 121.000 orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa new policy hilirisasi tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal.

“Kesiapan tenaga kerja nasional masih kurang memadai untuk menopang struktur pekerjaan di sektor hilirisasi, terutama di bidang metalurgi, kimia industri, otomatisasi produksi, instrumen, dan keselamatan kerja industri,” tulis laporan tersebut.

Perluasan program hilirisasi ini menjadi tantangan utama, karena masih ada kesenjangan dalam kualitas pelatihan vokasi dan keahlian teknis. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa lembaga pelatihan di sektor tambang belum sepenuhnya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan, sehingga menjadi PR besar dalam penerapan new policy ini.

Langkah-Langkah Pemerintah untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Untuk mengatasi keterbatasan kesiapan sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah kolaborasi dengan lembaga pelatihan vokasi nasional dan internasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kementerian Investasi juga aktif menandatangani kerja sama dengan lembaga keuangan global, seperti China Investment Corporation (CIC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Qatar Investment Authority (QIA), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF), yang totalnya menyediakan dana sekitar US$ 10 miliar. Dana ini diperkirakan akan digunakan untuk membangun fasilitas pelatihan serta memperkuat keahlian teknis tenaga kerja.

“Kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten meningkat seiring pertumbuhan investasi hilirisasi yang signifikan,” jelas Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara. Menurutnya, new policy hilirisasi tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada pengembangan kualitas SDM yang sejalan dengan kebutuhan industri modern. Ia menambahkan bahwa meskipun sebagian besar investasi berasal dari sektor mineral, program ini juga mencakup perkebunan dan kehutanan, seperti kelapa sawit, kayu log, serta karet.

Di samping itu, pemerintah berencana melanjutkan pelaksanaan 20 proyek hilirisasi melalui Danantara. Pada awal Februari 2026, telah dilaunching 6 dari 20 proyek tersebut, dengan total investasi yang diperkirakan mencapai US$ 26 miliar. Dalam new policy ini, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki sektor hilirisasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing.

Program hilirisasi juga menjadi refleksi dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri. Dengan mengubah bahan baku menjadi produk tambahan nilai, sektor hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi risiko pengangguran. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kesiapan SDM tetap menjadi faktor kritis yang perlu diperhatikan. Kementerian Ketenagakerjaan bersama lembaga terkait sedang mengupayakan peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui berbagai program dan inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pelaksanaan new policy hilirisasi ini tidak hanya menjadi momentum untuk menyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi PR yang perlu dikerjakan secara konsisten agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.