New Policy: Purbaya Tak Khawatir Rating S&P, Fitch , Panda Bond Akan Dinilai Lembaga Rating China

Pembangunan Kebijakan Baru: Purbaya Tidak Khawatir Rating S&P, Fitch Panda Bond Dinilai Lembaga Rating China

New Policy – KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan baru penerbitan panda bond tidak membuatnya khawatir terhadap rating dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings dan Fitch Ratings. Ia menjelaskan bahwa rating untuk panda bond akan diberikan oleh lembaga pemeringkat China, sehingga pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian dari lembaga internasional. “New Policy ini justru memberi peluang untuk memperkuat keterlibatan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Tiongkok,” kata Purbaya dalam wawancara dengan media, Jumat (26/6/2026).

Strategi Diversifikasi: Meningkatkan Akses Pembiayaan

Purbaya menyatakan bahwa kebijakan baru ini bertujuan memperluas sumber pembiayaan pemerintah. Dengan menargetkan pasar keuangan China, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar obligasi global yang didominasi oleh investor berbasis dolar AS. “New Policy ini memungkinkan kita mengakses dana dalam rupiah, sehingga mengurangi risiko volatilitas mata uang internasional,” ujarnya. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

“New Policy memberikan peluang untuk menghadirkan investor lokal yang lebih familiar dengan kondisi ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya melihat rating, tapi juga fokus pada potensi pertumbuhan pasar dalam negeri,”

Perbedaan Perspektif Rating: Fokus pada Kondisi Fundamental

Purbaya menyoroti bahwa lembaga pemeringkat internasional sering kali memiliki pandangan yang berbeda dengan kondisi ekonomi nyata Indonesia. “Meski rating mereka berubah, saya yakin Indonesia tetap layak untuk diberi skor yang memadai. New Policy ini akan membantu menggambarkan realitas fiskal kita lebih jelas,” katanya. Menurutnya, faktor-faktor seperti daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter justru lebih penting dalam menilai kelayakan penerbitan obligasi.

Dalam konteks ini, Purbaya menjelaskan bahwa meskipun lembaga internasional seperti S&P dan Fitch memiliki reputasi yang solid, mereka terkadang tidak sepenuhnya memahami dinamika pasar Asia Tenggara. “New Policy ini akan memberi kesempatan untuk mengakses penilaian yang lebih tepat sasaran,” tambahnya. Ia berharap, dengan adanya panda bond yang dinilai oleh lembaga lokal, ketergantungan pada rating internasional bisa berkurang secara signifikan.

Penerbitan Panda Bond: Jadwal dan Proses Penilaian

Pada akhir Juli 2026, pemerintah Indonesia akan meluncurkan panda bond di pasar keuangan China. Sebelumnya, penerbitan ini diundur dari awal Juli menjadi akhir Juli setelah beberapa investor besar meminta waktu tambahan untuk memproses persetujuan internal. Purbaya menjelaskan bahwa penundaan ini justru memberi ruang bagi lembaga pemeringkat China untuk memberikan penilaian yang lebih matang. “New Policy ini memastikan proses penilaian dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar lokal,” katanya.

“New Policy mengubah paradigma penerbitan obligasi. Kita tidak hanya mengandalkan rating dari luar, tapi juga membangun kepercayaan investor dengan memperkenalkan sistem pemeringkatan yang lebih dekat dengan kondisi pasar Asia Tenggara,”

Skema LCT: Langkah Strategis untuk Stabilkan Nilai Tukar

Sebagai bagian dari New Policy, pemerintah juga mengadopsi skema Local Currency Transaction (LCT) dengan Tiongkok. Skema ini memungkinkan investor membeli panda bond menggunakan renminbi, sementara pemerintah menerima dana dalam rupiah melalui kemitraan dengan Bank Sentral Indonesia dan China. “Dengan LCT, kita bisa mengurangi risiko kenaikan suku bunga global dan memperkuat pertumbuhan pasar domestik,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa langkah ini akan memberi dampak positif terhadap kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Dalam beberapa hari sebelum penerbitan panda bond, lembaga pemeringkat China akan mengeluarkan hasil penilaian mereka. Purbaya mengatakan, penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan strategi pemasaran dan penjualan obligasi. “New Policy ini menciptakan kerangka kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar global dan lokal,” katanya. Dengan menggabungkan kebijakan baru dan penilaian internasional, pemerintah berharap bisa menarik lebih banyak investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebutuhan Dana dan Peluang Ekspansi

Purbaya juga menyebutkan bahwa New Policy membuka peluang ekspansi dana untuk pemerintah. Dengan mengakses pasar China, pemerintah bisa memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan global bond sebesar US$ 3 miliar melalui panda bond. “New Policy ini bukan sekadar perubahan waktu penerbitan, tapi juga mengubah cara kita membangun hubungan dengan investor di Asia Tenggara,” ujarnya. Ia optimis bahwa langkah ini akan mengurangi risiko ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

“New Policy memberikan kejelasan bahwa kita bisa menghadirkan dana dalam rupiah. Mereka tidak hanya mencari rating, tapi juga memperhatikan potensi Indonesia sebagai mitra investasi yang stabil,”

Potensi Dampak New Policy pada Ekonomi Global

Kebijakan baru ini juga diharapkan bisa memperkuat kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dengan menampilkan penilaian dari lembaga lokal, pemerintah menunjukkan komitmen untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih holistik. Purbaya menambahkan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pasar global dan memperluas ruang lingkup ekonomi nasional.

Meski ada ketidakpastian di pasar, Purbaya yakin New Policy akan memberikan dampak jangka panjang yang baik. “New Policy ini adalah langkah pragmatis untuk menghadapi tantangan global, sambil tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat,” tutupnya. Dengan kombinasi antara penilaian internasional dan peningkatan akses pasar lokal, pemerintah berharap bisa menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara.