Pengawasan Diperkuat – DJP Layangkan 250.000 Surat Cinta kepada Wajib Pajak

Pengawasan Diperkuat: DJP Terbitkan 250.000 Surat Cinta untuk Wajib Pajak

Pengawasan Diperkuat – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Langkah ini dilakukan dengan menerbitkan sekitar 250.000 surat permintaan penjelasan, yang dikenal sebagai SP2DK, dalam enam bulan pertama tahun ini. Pengawasan diperkuat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025, yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk prosedur klarifikasi tersebut.

Penerbitan SP2DK sebagai Strategi Klarifikasi

Menurut Inge Diana Rismawati, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, sebagian besar surat SP2DK diterbitkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap data yang berasal dari pihak ketiga. Hingga saat ini, telah ada 185.000 SP2DK yang dikeluarkan, sementara sekitar 65.000 lainnya digunakan untuk memantau wajib pajak yang tidak aktif. Surat ini menjadi bagian dari upaya DJP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak.

“SP2DK diterbitkan sebagai bentuk klarifikasi yang lebih sistematis. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak sekaligus mengurangi kebingungan dalam proses pemeriksaan,” jelas Inge kepada Kontan.co.id, Senin (29/6).

Penyesuaian Regulasi untuk Efisiensi Pengawasan

Revisi terhadap aturan SP2DK dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 menjadi PMK 111/2025 merupakan langkah penting untuk menyamakan prosedur di seluruh unit kerja DJP. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan diperkuat dengan memastikan bahwa semua wajib pajak, baik aktif maupun nonaktif, diuji secara konsisten. Kepastian hukum yang lebih jelas diharapkan bisa mengurangi ambiguitas dalam penerapan regulasi tersebut.

Tren Penurunan dan Peningkatan SP2DK Tahunan

Data menunjukkan bahwa