Prabowo: Indonesia Tak Akan Makmur Jika Korupsi Masih Merajalela

Prabowo: Indonesia Tak Akan Makmur Jika Korupsi Masih Merajalela

Prabowo – Dalam pidatonya di acara resmi di Jakarta, Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi korupsi sebagai langkah krusial dalam menciptakan Indonesia yang lebih makmur dan adil. Sebagai presiden, ia menekankan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. “Kita harus menegakkan hukum secara konsisten, bukan hanya untuk orang kuat atau orang kaya,” tegas Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan media nasional, Jumat (10/7/2026).

Komitmen Teguh Mengatasi Korupsi

Prabowo menjelaskan bahwa korupsi telah menjadi paradigma yang mengakar dalam berbagai sektor pemerintahan. Ia menyoroti bahwa tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan memperhatikan keadilan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat, bukan hanya menumpuk di tangan segelintir pihak,” ujarnya. Menurut Prabowo, pemerintah harus terus bergerak dengan tekad untuk memerangi tindakan korupsi, baik melalui reformasi kelembagaan maupun penguatan sistem pengawasan.

Mengatasi Korupsi Dengan Konsistensi Hukum

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa sistem hukum harus menjadi pilar utama dalam menekan korupsi. Ia menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara merata, tanpa mengenai pihak-pihak yang berkuasa. “Kita perlu memastikan bahwa semua pelaku korupsi, baik itu mantan pejabat maupun tokoh masyarakat, diberi sanksi sesuai dengan perbuatan mereka,” jelasnya. Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah tindakan korupsi berulang, terutama dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur.

Selain itu, ia menyoroti peran lembaga anti-korupsi dalam menjaga integritas pemerintahan. “Lebih dari sekadar simbol, lembaga ini harus memiliki kekuatan nyata untuk menuntut pelaku korupsi, termasuk yang berada di lingkaran pemerintahan,” tambah Prabowo. Menurutnya, reformasi sistem hukum tidak hanya memerlukan peraturan yang ketat, tetapi juga keberanian dalam menegakkan hukum, terlepas dari tekanan politik atau ekonomi.

Reformasi Sistem Pemerintahan

Prabowo juga menyinggung perlu adanya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia mengatakan bahwa korupsi sering kali muncul karena adanya kesenjangan dalam sistem birokrasi dan kelembagaan. “Kita harus memastikan bahwa setiap lembaga negara, mulai dari kementerian hingga daerah, memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dan terukur,” tuturnya. Menurut Prabowo, reformasi ini tidak hanya memerlukan perubahan struktur, tetapi juga perubahan mental dan budaya kerja dalam sistem pemerintahan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah harus menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan, termasuk dengan memperkenalkan teknologi digital dalam proses pengelolaan anggaran. “Teknologi bisa menjadi alat efektif untuk mengurangi ruang bagi praktik korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Prabowo. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan kini bergantung pada kemampuan menegakkan hukum secara konsisten, serta mengubah paradigma korupsi yang sudah lama merajalela.

Revitalisasi BUMN sebagai Langkah Reformasi

Prabowo menyebutkan bahwa revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi bagian dari upaya mengatasi korupsi. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah BUMN yang tidak efisien dan terlibat dalam praktik korupsi telah ditutup sebagai langkah penataan sistem. “Dengan menutup BUMN yang tidak produktif, kita bisa fokus pada lembaga-lembaga yang mampu beroperasi secara mandiri dan berkinerja baik,” jelasnya. Menurut Prabowo, BUMN yang baru harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran negara. “Kita perlu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang saling mengawasi dan saling bertanggung jawab,” tegas Prabowo. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk proyek yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Perspektif Jangka Panjang dan Tantangan Mendatang

Kebijakan mengatasi korupsi, menurut Prabowo, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa proses ini memerlukan kesabaran dan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak. “Kita harus memahami bahwa korupsi adalah budaya yang bisa terbentuk selama bertahun-tahun, jadi perubahan harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus,” katanya. Prabowo juga mengingatkan bahwa keberhasilan dalam perang melawan korupsi akan terlihat dalam beberapa tahun mendatang, ketika sistem pemerintahan dan ekonomi menjadi lebih sehat.

Menyusul komitmen tersebut, Prabowo berharap masyarakat Indonesia bisa bersama-sama mendukung upaya pemerintah. “Indonesia takkan mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela,” ulangnya. Ia menegaskan bahwa keberadaan Prabowo sebagai presiden tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pengingat bahwa reformasi korupsi adalah prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dengan langkah-langkah tegas dan terukur, Prabowo yakin bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih makmur dan berdaulat.