Revitalisasi Tata Kelola Program Gizi Kunci Percepat Pembangunan SDM Indonesia
JAKARTA. Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggantikan posisi Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi
Gapembi Apresiasi Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN, Dorong Revitalisasi Tata Kelola MBG
Pusatkabar.com – JAKARTA. Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggantikan posisi Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sambutan hangat dari DPP Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi). Pengunduran diri Nanik karena faktor kesehatan menjadi alasan pergantian tersebut.
Menurut organisasi pengusaha ini, momen kepemimpinan baru tersebut merupakan kesempatan emas untuk melakukan pembaruan menyeluruh terhadap manajemen program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi antara pemerintah dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program juga diharapkan semakin kuat.
Perubahan Struktur BGN
Pergantian pimpinan tertinggi BGN ini menyusul pengumuman sehari sebelumnya. Melalui Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, lima pejabat tinggi madya baru telah diperkenalkan untuk mengisi posisi-posisi strategis, mencakup jabatan sekretaris utama hingga berbagai deputi.
Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menyatakan bahwa rangkaian perubahan yang melibatkan tokoh-tokoh kompeten ini memberikan peluang ideal untuk membangun organisasi BGN yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kemitraan.
Momentum ini harus dimanfaatkan untuk merombak total tata kelola MBG. Yang dibutuhkan bukan hanya wajah-wajah baru, tetapi juga cara kerja baru yang lebih terbuka, profesional, dan menjadikan para mitra sebagai mitra yang sesungguhnya.
Alven menekankan bahwa pergantian figur di BGN tidak boleh sekadar dipandang sebagai perubahan personel biasa. Yang lebih esensial adalah munculnya paradigma baru dalam mengelola program MBG yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.
Mitra Harus Diposisikan Seimbang
Selama ini, menurut Alven, para mitra penyelenggara MBG cenderung hanya ditempatkan sebagai pelaksana di tingkat lapangan. Padahal, kontribusi mereka sangat krusial bagi kesuksesan program nasional tersebut.
Ke depan, mitra harus ditempatkan pada posisi sejajar. Jangan hanya dicari ketika program membutuhkan dukungan, tetapi diabaikan ketika pemerintah hendak mengambil keputusan strategis yang berdampak luas terhadap keberlangsungan usaha para mitra.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan penting terkait pola kemitraan, sistem pembayaran, perubahan regulasi, maupun penataan kelembagaan seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada para mitra yang terdampak.
Setiap keputusan strategis harus dibicarakan bersama. Mitra terdampak harus diajak berdialog sebelum kebijakan diputuskan, bukan setelah persoalan muncul.
Dukungan dari DPD Daerah
Ketua DPD Gapembi Jawa Barat Heri Ukasah Sulaeman juga memberikan apresiasi atas penunjukan Sudaryono. Ia berharap kehadiran pemimpin baru dapat membawa semangat segar dalam memperbaiki tata kelola Program MBG serta meningkatkan kualitas komunikasi antara BGN dengan mitra-mitra di tingkat daerah.
Kami menyambut positif penunjukan Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN. Kami harap kepemimpinan beliau mampu memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta membuka ruang dialog lebih luas dengan para mitra sehingga setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan bijaksana.
Sementara itu, Sekretaris DPD Gapembi Jambi Chandra Andika menilai pengalaman Sudaryono dalam pemerintahan merupakan modal berharga untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menyukseskan program MBG.
Kami optimistis kepemimpinan Mas Dar akan mampu membangun sinergi positif dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra penyelenggara, pelaku usaha, dan masyarakat. Program sebesar MBG hanya akan berhasil apabila seluruh pemangku kepentingan dilibatkan sebagai satu tim yang saling menguatkan.
Tantangan di Depan
Menurut Chandra, kepemimpinan baru juga akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Selain membenahi tata kelola internal, BGN dituntut untuk menjawab sejumlah kritik terhadap program MBG yang terus berkembang di ruang publik.
Alven menambahkan bahwa BGN ke depan perlu memperkuat kemitraan karena Program MBG saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat sipil yang mengajukan uji materi dan mendorong penghentian program melalui jalur hukum hingga Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, pemerintah juga harus menghadapi perang opini di ruang digital.
Karena itu, Gapembi berharap kepemimpinan Sudaryono menjadi awal dari lahirnya tata kelola baru BGN yang lebih transparan, akuntabel, dan kolaboratif.
Gapembi tetap berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program MBG sebagai investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Dukungan itu akan semakin kuat jika dibangun di atas fondasi kemitraan yang sehat, saling menghormati, terbuka, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
