Special Plan: BGN: Ada Refocusing Penerima Manfaat, Kebutuhan Anggaran MBG Turun

Special Plan: BGN Refokus Penerima Manfaat, Anggaran MBG 2026 Turun

Special Plan – Dalam rangka peningkatan efisiensi, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 akan lebih rendah dibandingkan rencana awal yang mencapai Rp268 triliun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari Special Plan yang bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memastikan manfaat program tepat sasaran. Dengan refocusing pada kelompok penerima yang lebih kritis, BGN berharap dapat meningkatkan dampak program terhadap penurunan stunting secara lebih signifikan.

Evaluasi Pengelolaan dan Penyesuaian Target

Penurunan anggaran MBG 2026 dilakukan sebagai hasil dari evaluasi pengelolaan yang menyeluruh, penyesuaian target penerima manfaat, dan revisi skema insentif. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan anggaran masih dalam proses, sehingga jumlah penghematan belum bisa diumumkan secara pasti. Namun, ia menyatakan bahwa angka terkini jauh lebih rendah dari proyeksi awal.

“Yang jelas, angka kebutuhan anggaran sudah tidak Rp268 triliun. Tapi besarnya masih dalam penyesuaian, karena prosesnya belum selesai,” ujar Agustina saat berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Menurut Agustina, komposisi penerima manfaat saat ini belum sejalan dengan prioritas penanggulangan stunting. Dalam evaluasi sementara, hanya sekitar 17% dari total penerima yang termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sementara sekitar 76% penerima masih terdiri dari siswa SD hingga SMA. Special Plan akan menjadi dasar untuk menyisir kembali data dan mengalihkan manfaat ke kelompok yang lebih rentan, seperti balita dan ibu hamil.

“Dengan Special Plan, kami ingin memastikan bahwa anggaran MBG tidak hanya mengalir ke daerah-daerah yang sudah memiliki infrastruktur, tetapi juga ke wilayah yang paling membutuhkan,” katanya.

Verifikasi Fasilitas dan Perubahan Skema Insentif

BGN juga melakukan verifikasi terhadap 27.469 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pemetaan (geo-tagging) dan pembangunan basis data menjadi langkah penting untuk memastikan keakuratan informasi dan menghindari penyimpangan. Dalam Special Plan, BGN menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

“Kami benar-benar ingin memastikan bahwa setiap SPPG benar-benar memberikan manfaat maksimal. Dengan membuat database terpisah untuk penerima manfaat dan SPPG, kami bisa mengawasi efisiensi lebih baik,” ujarnya.

Agustina menambahkan, skema insentif bagi SPPG akan diubah agar lebih sesuai dengan kondisi lokal. Sebelumnya, seluruh SPPG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari, tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis atau jumlah penerima. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi bantuan dan meminimalkan pemborosan.

“Dengan Special Plan, kami mencoba mengalihkan insentif ke daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan lebih besar. Ini bukan hanya tentang anggaran, tetapi juga tentang prioritas penanganan stunting di berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Penyesuaian ini didukung oleh data yang menunjukkan adanya tumpang tindih layanan antar-SPPG. Misalnya, satu sekolah terkadang dilayani oleh dua SPPG yang berbeda, menyebabkan risiko duplikasi penerimaan. Dengan mengevaluasi ulang data, BGN mencoba memperbaiki sistem agar manfaat tidak terbuang percuma.

Penyesuaian Berdasarkan Kondisi Wilayah

Ke depan, BGN akan menyusun skema penyaluran bantuan yang lebih adil, mempertimbangkan kondisi geografis, biaya distribusi pangan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar perhitungan biaya MBG disesuaikan dengan indeks harga pangan lokal, sehingga program dapat lebih responsif terhadap fluktuasi ekonomi.

“Special Plan ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya memenuhi target jumlah penerima, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam pengurangan stunting,” jelas Agustina.

Dengan penyesuaian ini, BGN berharap dapat mencapai efisiensi anggaran hingga 30% tanpa mengurangi manfaat bagi kelompok yang paling rentan. Langkah refocusing ini dianggap sebagai bagian krusial dari Special Plan, yang menjadi strategi nasional untuk memperkuat sistem pengelolaan program gizi. Evaluasi terhadap SPPG dan penerima manfaat akan terus dilakukan untuk memastikan program tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang.