Special Plan: BGN Evaluasi 27.469 SPPG MBG, Skema Insentif Bakal Dirombak

BGN Evaluasi 27.469 SPPG MBG, Skema Insentif Bakal Dirombak

Special Plan – Dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan evaluasi terhadap 27.469 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Evaluasi ini adalah bagian dari Special Plan yang ditujukan untuk mengoptimalkan tata kelola program tersebut. Selain itu, BGN juga mengumumkan rencana perubahan skema insentif yang diberikan kepada SPPG, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Evaluasi Operasional SPPG: Mencari Akar Masalah

Evaluasi SPPG dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat pelaksanaan MBG secara maksimal. Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa beberapa isu utama yang ditemukan meliputi tumpang tindih wilayah pelayanan, misalnya ketika satu sekolah terlayani oleh lebih dari satu SPPG. Hal ini menyebabkan duplikasi data dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

“Kami sedang menyelidiki apakah ada SPPG yang melayani lebih dari satu sekolah, atau bahkan wilayah yang sama. Geo-tagging menjadi alat penting untuk memastikan penyebaran SPPG mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Pembenahan ini juga mencakup pengecekan data penerima manfaat yang pernah ditemukan kelemahan sebelumnya. BGN berencana membangun basis data yang lebih akurat untuk menghindari kesalahan dalam pemetaan wilayah dan pengelolaan anggaran. Evaluasi yang dilakukan sejalan dengan Special Plan untuk mencapai efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan MBG.

BGN mengakui bahwa beberapa SPPG tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penggunaan makanan bergizi. Misalnya, unit-unit yang berada di daerah terpencil mungkin memerlukan insentif lebih besar karena kesulitan aksesibilitas, sedangkan SPPG di kota besar mungkin bisa beroperasi lebih efisien. Perubahan skema insentif diharapkan dapat memperbaiki kondisi ini.

Perubahan Skema Insentif: Lebih Adil dan Sesuai Kontribusi

Skema insentif MBG saat ini diberikan secara seragam, yakni Rp 6 juta per hari kepada setiap SPPG, tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat atau tingkat kesulitan operasional. Dalam Special Plan, BGN ingin menyesuaikan insentif agar lebih mengukur kontribusi nyata masing-masing unit.

“Insentif yang diberikan saat ini terlalu seragam, sehingga mungkin tidak mendorong optimalisasi kerja. Kami sedang menyusun skema baru yang lebih fair, dengan pertimbangan jumlah keluarga yang dilayani dan kebutuhan logistik di wilayah masing-masing,” jelas Agustina.

Perubahan ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi para pelaksana, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan ekstra. Selain itu, penyesuaian insentif juga sejalan dengan Special Plan untuk memastikan MBG lebih efektif dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

BGN menyebutkan bahwa skema insentif baru akan melibatkan analisis data yang lebih mendalam, termasuk survei ke lapangan dan evaluasi keberlanjutan operasional SPPG. Langkah ini bertujuan agar pemberian insentif tidak hanya berdasarkan jumlah sekolah yang dilayani, tetapi juga faktor seperti jarak tempuh, jumlah pengunjung harian, dan ketersediaan bahan baku.

Dampak pada Anggaran dan Strategi Pemerintah

Agustina menambahkan bahwa perubahan skema insentif dan evaluasi SPPG akan berdampak pada anggaran MBG. Diperkirakan, total anggaran yang dialokasikan untuk program ini akan mengalami efisiensi, meski jumlah pengurangan belum bisa diperkirakan secara pasti.

“Angka anggaran MBG akan berkurang dari Rp 268 triliun, tetapi kami belum bisa menyebutkan berapa besar pengurangannya. Hal ini tergantung hasil evaluasi yang sedang berlangsung,” terangnya.

Dengan adanya Special Plan, pemerintah ingin memastikan bahwa MBG lebih fokus pada daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Evaluasi SPPG akan menjadi dasar untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat, sehingga program ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

BGN juga menyebutkan bahwa perubahan skema insentif akan diimplementasikan secara bertahap. Sebelumnya, akan ada uji coba di beberapa wilayah untuk memastikan keberhasilan skema baru. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat koordinasi antarinstansi dan mengurangi kesenjangan dalam pelaksanaan MBG.