Special Plan: Paket Stimulus Semester II, Ekonom: Belum Menjawab Persoalan Pelemahan Daya Beli

Special Plan: Kebijakan Stimulus Semester II Belum Cukup Atasi Pelemahan Daya Beli

Special Plan yang diterapkan pemerintah pada semester II tahun 2026, dengan nilai total sekitar Rp26,34 triliun, dinilai oleh sejumlah ekonom belum mampu secara menyeluruh mengatasi ancaman pelemahan daya beli masyarakat. Meski ada peningkatan jumlah bantuan dibandingkan periode sebelumnya, kebijakan ini masih dirasa kurang mendasar dalam memperkuat daya beli di tengah tekanan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Banyak pakar menyatakan bahwa Special Plan ini membutuhkan perbaikan untuk lebih efektif dalam merespons tantangan ekonomi yang kompleks.

Analisis dari LPEM FEB UI: Potensi Kebijakan yang Harus Diperluas

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan bahwa beberapa kebijakan dalam Special Plan memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Menurutnya, program seperti pengurangan bea masuk untuk LPG dan plastik, pelatihan vokasi, serta bantuan beras 10 kg selama tiga bulan dapat menjadi langkah positif. Namun, Riefky menekankan bahwa kebijakan ini masih kurang optimal dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling terdampak.

“Special Plan ini memiliki kekuatan, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan daya beli masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi,” ungkap Riefky dalam wawancara dengan Kontan.co.id, Senin (22/6/2026). Ia menyarankan bahwa bantuan beras harus diganti dengan uang tunai agar lebih fleksibel dan merata dalam distribusi. Hal ini dapat membantu keluarga menengah yang kerap terabaikan dalam program bantuan sosial.

Riefky juga menyoroti perlunya insentif tambahan untuk masyarakat menengah, seperti program bantuan baru atau pengoptimalan iklim investasi. Menurutnya, strategi ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan. Meski jumlah stimulus naik, peningkatan daya beli masyarakat masih terbatas karena cakupan penerima bantuan belum merata.

Yusuf Rendy Manilet: Kebutuhan Masyarakat Terpuruk Belum Terpenuhi

Dari sisi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengkritik kebijakan stimulus di Special Plan. Meski nilai total stimulus mencapai Rp26,34 triliun, yang lebih besar dibandingkan Rp24,44 triliun pada semester II tahun lalu, komposisi program ini dinilai belum mencakup instrumen yang cukup efektif. Manilet menjelaskan bahwa stimulus sebelumnya berhasil meringankan beban masyarakat melalui program seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), diskon tol, dan subsidi listrik.

“Special Plan tahun ini masih kurang memadai karena tidak menjangkau kelompok yang terpuruk secara ekonomi,” katanya kepada Kontan.co.id. Manilet menambahkan bahwa insentif fiskal seperti PPh final royalti penulis 1,5% dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk transportasi tidak mampu memberikan manfaat yang merata. Dampaknya terbatas pada sektor tertentu, sementara kebutuhan keluarga yang lebih luas masih belum terpenuhi.

Menurut Manilet, Special Plan yang diberikan saat ini hanya mampu memberikan penghematan sekitar Rp130 ribu per keluarga per bulan. Ia menyarankan bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan stimulus dengan strategi yang lebih holistik, termasuk peningkatan produktivitas dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Daya Beli Kelas Menengah: Titik Paling Rentan

Analisis ekonom menunjukkan bahwa Special Plan tahun ini tidak cukup untuk mendorong daya beli kelas menengah, yang menjadi lapisan kritis dalam ekonomi Indonesia. Kelompok ini mengalami tekanan ekonomi yang tidak terlihat jelas dalam data statistik karena masih memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial. Namun, mereka justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelemahan daya beli akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Special Plan tahun ini hanya setara dengan penghematan kecil, sedangkan kebutuhan hidup masyarakat menengah meningkat tajam,” tambah Manilet. Ia menyoroti bahwa stimulus yang tidak terfokus pada kelompok ini berisiko mengurangi efektivitas program. Perlu kebijakan tambahan yang lebih strategis untuk memperkuat daya beli di sektor yang rentan, seperti UMKM dan sektor layanan.

Kelompok masyarakat menengah sering kali menjadi penggerak utama konsumsi, sehingga pelemahan daya beli di kelompok ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Manilet menekankan bahwa Special Plan harus lebih berorientasi pada kebutuhan aktual masyarakat, bukan hanya sekadar peningkatan jumlah bantuan.

Kebijakan Bantuan Sosial: Apakah Efektif?

Kebijakan bantuan sosial dalam Special Plan masih menjadi fokus utama, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Meski penerima bantuan meningkat, jumlah beras 10 kg per keluarga per bulan dinilai tidak mencukupi kebutuhan yang lebih besar. Yusuf Rendy Manilet menunjukkan bahwa program ini hanya setara dengan penghematan yang kecil, sekitar Rp130 ribu per bulan, yang justru tidak mampu memperbaiki kondisi keuangan keluarga.

“Special Plan tahun ini memperluas cakupan bantuan, tetapi tidak meningkatkan daya beli secara signifikan,” jelas Manilet. Ia menambahkan bahwa bantuan beras, meski berdampak pada kelompok desil 1 hingga 4, masih kurang efektif dalam mengatasi tekanan ekonomi yang mengguncang masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan bantuan sosial dalam Special Plan harus diperbaiki agar benar-benar mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Manilet menyarankan bahwa pemerintah perlu mengalokasikan dana stimulus yang lebih besar untuk bantuan uang tunai dan program kesehatan, yang memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran sehari-hari. Selain itu, ia menekankan perlunya pengelolaan kebijakan yang lebih terarah, dengan mempertimbangkan distribusi pendapatan dan inflasi yang terus merangkak.

Solusi yang Diperlukan: Dari Kebijakan Makro hingga Mikro

Untuk meningkatkan efektivitas Special Plan, berbagai ekonom menyarankan pendekatan yang lebih holistik. Kebijakan stimulus tidak hanya perlu fokus pada peningkatan jumlah bantuan, tetapi juga pada pengoptimalan penggunaan dana tersebut. Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan intervensi makroekonomi seperti penurunan suku bunga atau relaksasi kebijakan moneter, yang bisa memberikan manfaat lebih luas.

“Special Plan ini sebaiknya digabungkan dengan kebijakan makro lainnya untuk memperkuat daya beli masyarakat secara keseluruhan,” katanya. Selain itu, kebijakan mikro seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan UMKM juga penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Eksperimen kebijakan sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan dana stimulus yang terarah dapat menghasilkan dampak positif yang lebih besar. Misalnya, program subsidi listrik atau BSU pada tahun lalu berhasil meningkatkan daya beli keluarga. Dengan kata lain, Special Plan tahun ini perlu dirancang lebih matang agar benar-benar mampu menyelesaikan