Special Plan: Pangkas Anggaran MBG Rp 40 Triliun Belum Cukup, Idealnya Sampai Rp 150 Triliun

Penghematan Anggaran MBG Rp40 Triliun Masih Kurang, Idealnya Rp150 Triliun dalam Special Plan

Special Plan – Dalam Special Plan yang dirumuskan pemerintah, pengurangan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya mencapai sekitar Rp40 triliun dianggap belum memadai. Menurut studi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kebutuhan anggaran untuk program ini seharusnya lebih besar, yakni hingga Rp150 triliun agar tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat dan stabilitas keuangan negara. Anggaran yang dipangkas saat ini, meski dianggap penting, masih jauh dari target optimal dalam rencana ini.

Analisis CELIOS: Penghematan MBG perlu Ditingkatkan

Ekonom Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa simulasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan meningkat hingga 3,34% jika MBG diberikan kepada seluruh target penerima sebesar 80 juta orang. Ia menyarankan pemerintah membatasi cakupan program ini menjadi 50% dari jumlah awal, sehingga defisit bisa dikendalikan. “Dengan anggaran penuh Rp286 triliun, pengurangan hingga Rp150 triliun diperlukan agar dampak keuangan tidak terlalu signifikan,” tambah Huda dalam wawancara dengan Kontan, Jumat (26/6).

Menurut penelitian ini, penghematan dari MBG memiliki potensi untuk menguntungkan sektor-sektor lain. Misalnya, dana yang dialihkan ke program kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer, dianggap lebih strategis. “Uang yang dipangkas dari MBG seharusnya dialokasikan ke sektor yang lebih produktif,” jelas Huda. Ia menegaskan bahwa pengeluaran MBG hanya menyumbang 0,06% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan alokasi untuk pendidikan bisa meningkatkan ekonomi secara lebih efektif.

Rencana Pemerintah dan Tanggung Jawab Presiden

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan rencana efisiensi anggaran MBG. Nilai penghematan yang diusulkan mencapai Rp40 triliun, dengan kemungkinan peningkatan lebih besar lagi. Menurut Purbaya, usulan ini sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto untuk pertimbangan akhir.

Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari Special Plan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran nasional. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan efisiensi tetap memenuhi kriteria yang disepakati. “Anggaran MBG harus tetap efektif, tetapi lebih hemat dalam penerapan,” ujarnya. Ia juga menyoroti peran Presiden dalam menentukan arah kebijakan ini, terutama dalam mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi.

Perspektif Masyarakat dan Kritik Terhadap Anggaran

Kebijakan pengurangan anggaran MBG menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian kelompok menyebut ini sebagai upaya mengurangi beban keuangan negara, sementara yang lain khawatir kebutuhan makan bergizi bagi masyarakat miskin akan terganggu. “MBG jadi salah satu program penting untuk mengatasi malnutrisi, jadi keputusan penghematan harus dipertimbangkan matang-matang,” kata seorang aktivis sosial, mengutip dalam

sebuah wawancara di sebuah media lokal.

Kritik ini menjadi salah satu pertimbangan dalam Special Plan. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara efisiensi dan keadilan distribusi. Selain itu, peneliti dari CELIOS menyoroti bahwa peningkatan anggaran untuk MBG bisa menjadi jalan untuk memperkuat program kesehatan masyarakat. “Jika anggaran MBG diangkat menjadi Rp150 triliun, maka cakupan program bisa diperluas, tidak hanya untuk 50% tetapi juga 70% penerima manfaat,” lanjut Huda.

Analisis Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks Special Plan, peneliti CELIOS juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang optimal. Mereka berpendapat bahwa defisit APBN yang terlalu besar bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam kondisi inflasi tinggi. “Dengan anggaran yang lebih terbatas, pemerintah bisa mengalokasikan dana ke sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, atau investasi infrastruktur,” jelas Huda. Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang baik bisa menjadi langkah untuk menjaga keseimbangan antara subsidi dan pendapatan negara.

Analisis ini sejalan dengan studi ekonomi internasional yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dalam kebijakan sosial bisa mengurangi beban pemerintah tanpa mengorbankan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, dalam

studi dari World Bank, efisiensi subsidi makanan bisa meningkatkan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi di sektor-sektor yang lebih strategis.

Hal ini memperkuat rekomendasi CELIOS untuk meningkatkan anggaran MBG hingga Rp150 triliun sebagai bagian dari Special Plan yang lebih terarah.

Potensi Dampak Jika Anggaran MBG Dipangkas Lebih Besar

Jika pemerintah memangkas anggaran MBG lebih besar dari Rp40 triliun, terdapat risiko efek domino yang bisa memengaruhi kelangsungan program. Penelitian CELIOS menyebutkan bahwa pengurangan yang signifikan akan mengurangi jumlah penerima manfaat, sehingga keberlanjutan program ini bisa terganggu. “Program MBG harus dijaga agar tetap memberikan dampak sosial yang nyata,” kata Huda. Ia menekankan bahwa alokasi dana yang tepat bisa memperkuat manfaat dari Special Plan ini.

Dalam

temuan CELIOS, pengurangan anggaran MBG harus disertai dengan evaluasi terhadap efektivitas distribusi dana. Jika hanya mengandalkan angka, maka kebijakan ini bisa kurang bermakna bagi masyarakat. “Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam Special Plan ini agar keputusan yang diambil lebih tepat sasaran,” tambah Huda.

Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran nasional, terutama dalam menangani tantangan ekonomi dan sosial saat ini.