Topics Covered: MBG Rp 40 T Dipangkas Dinilai Tak Cukup Tekan Defisit APBN, Ada Usul Relokasi ke Guru

MBG Rp 40 T Dipangkas, Dinilai Tak Cukup Tekan Defisit APBN

Analisis Ekonomi tentang Penghematan Anggaran MBG

Topics Covered – JAKARTA – Pemerintah sedang mempertimbangkan pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai sekitar Rp 40 triliun. Pemangkasan ini dianggap belum cukup efektif dalam mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut sejumlah ahli ekonomi. Beberapa pihak mengusulkan untuk mengevaluasi kembali alokasi dana tersebut agar lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut analisis Center of Economic and Law Studies (CELIOS), jumlah penghematan anggaran MBG perlu lebih besar agar defisit APBN bisa dikendalikan secara signifikan. Dengan target penerima manfaat mencapai 100% atau sekitar 80 juta orang, defisit negara bisa meningkat hingga 3,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Jika program MBG dilaksanakan penuh dengan anggaran Rp 286 triliun, defisit APBN akan menjadi lebih besar. Maka, alokasi MBG yang ideal adalah sekitar Rp 143 triliun,” jelas Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, kepada Kontan, Jumat (26/6/2026).

Ketidakcukupan penghematan MBG terjadi karena program ini dianggap hanya memberikan kontribusi sebesar 0,06% terhadap PDB. Huda menegaskan bahwa transparansi dalam efisiensi dana menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal. “Pemerintah perlu memahami bagian mana dari MBG yang paling menguras dana, lalu melakukan penyesuaian yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Usulan Relokasi Dana ke Kesejahteraan Guru

Menurut Huda, penghematan MBG bisa dialihkan ke program yang lebih strategis, seperti kesejahteraan guru, terutama para guru honorer. “Dengan anggaran dipangkas di bawah jumlah yang ditargetkan, dana tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan gaji, pelatihan, dan fasilitas pendidikan,” ujarnya. Ia menilai alokasi dana ke guru akan menghasilkan efek berlipat, karena guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Efisiensi anggaran yang lebih besar akan membuat kebijakan pendidikan lebih berimbang, sementara penerima manfaat MBG tetap bisa mendapatkan manfaat,” kata Huda. Ia menambahkan bahwa pemblokiran dana cadangan dan realokasi oleh Kementerian Keuangan justru menunjukkan kebutuhan pengaturan anggaran yang lebih cermat.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun rencana efisiensi anggaran MBG, dengan nilai penghematan diperkirakan mencapai Rp 40 triliun atau lebih. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut sebelum diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menekankan bahwa pengurangan anggaran MBG adalah bagian dari upaya untuk menekan defisit APBN yang terus mengalami tekanan.

“Penghematan Rp 40 triliun diharapkan mampu menurunkan defisit APBN dari 2,68% menjadi sekitar 2,52% PDB. Namun, angka ini masih jauh dari target optimal,” ujarnya. Ia menyarankan agar pemerintah terus mengevaluasi kinerja MBG, termasuk jumlah penerima manfaat dan metode penyaluran, untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia juga menyatakan bahwa pengurangan anggaran MBG sebesar Rp 40 triliun tidak mampu menekan defisit APBN secara signifikan. Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE, menyoroti bahwa efisiensi dana tersebut hanya setara 0,15% dari PDB. “Dengan demikian, pemerintah perlu mencari sumber penghematan lain yang lebih relevan untuk memperbaiki kondisi keuangan negara,” jelas Yusuf.

Dari sisi transparansi, Huda menekankan pentingnya jelasnya sumber efisiensi dalam pengurangan anggaran MBG. Pemangkasan dana dilakukan setelah BGN memblokir sebagian anggaran dari program tersebut, termasuk pengalihan dana cadangan. “Pemerintah harus menyampaikan laporan detail mengenai mana bagian dana yang tidak terpakai, serta rencana alokasi baru untuk meningkatkan kualitas kebijakan,” pungkasnya.