Skip to content
Fresh Desk
Juli 16, 2026
Nasional

Key Strategy: Mengapa Bank Indonesia (BI) Kini Memegang Lebih Banyak SBN? Ini Kata Ekonom

Karen Brown 3 mins baca

nyak SBN, Ini Analisis Ekonom Key Strategy - Dalam Key Strategy terkini, Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan karena menaikkan porsi kepemilikan Surat

Key Strategy: Mengapa Bank Indonesia (BI) Kini Memegang Lebih Banyak SBN? Ini Kata Ekonom

Key Strategy: Bank Indonesia Memegang Lebih Banyak SBN, Ini Analisis Ekonom

Key Strategy – Dalam Key Strategy terkini, Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan karena menaikkan porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dalam pasar keuangan. Peningkatan ini terjadi meskipun partisipasi perbankan dan investor asing turun, menimbulkan pertanyaan tentang peran BI dalam pembiayaan kebutuhan fiskal pemerintah. Menurut ekonom, kebijakan BI dalam memperbesar kepemilikan SBN menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan pasar.

Mengapa Bank Indonesia (BI) kini memegang lebih banyak SBN? Pertanyaan ini muncul karena data Kementerian Keuangan menunjukkan kepemilikan SBN oleh BI mencapai 27,41% per 10 Juli 2026, naik dari 22,61% pada akhir 2025. Angka ini menunjukkan kecenderungan BI semakin aktif dalam pembelian instrumen pemerintah, seiring menurunnya kontribusi perbankan dan investor asing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan pemerintah pada bank sentral.

Peran BI dalam Stabilisasi Pasar

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengungkapkan bahwa peningkatan peran BI dalam kepemilikan SBN tidak bisa langsung diartikan sebagai dominasi bank sentral. Menurut Josua, kebijakan BI tetap berada dalam rentang proporsional, dengan target kepemilikan SBN tidak melebihi 25% dari total pasar. “BI berupaya menjaga stabilitas pasar, terutama saat investor swasta belum sepenuhnya pulih,” jelasnya.

Dalam Key Strategy yang diambil BI, pembelian SBN bertujuan untuk menjaga likuiditas pasar dan mengurangi risiko volatilitas. Josua menambahkan bahwa dengan kondisi ekonomi yang belum pulih, BI berperan sebagai pelaku stabilisasi, menjaga harga SBN agar tidak terlalu fluktuatif. “Ini penting karena likuiditas pasar SBN menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor,” ujarnya.

Penyesuaian Kebijakan Pembiayaan

Kepemilikan SBN oleh BI meningkat dari Rp 1.641 triliun pada akhir 2025 menjadi Rp 1.725 triliun per 10 Juli 2026. Meski angka ini menunjukkan kenaikan, total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan juga bertambah dari Rp 6.569 triliun menjadi Rp 6.981 triliun. Josua menilai penyesuaian ini sebagai bagian dari Key Strategy BI untuk menyesuaikan dinamika pasar.

Peningkatan kepemilikan SBN oleh BI mencerminkan perubahan strategi pembiayaan pemerintah. Saat investor swasta masih cermat, BI menjadi alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Namun, Josua mengingatkan bahwa tujuan utama dari pembelian SBN harus tetap jelas. “BI tidak boleh menjadi pelaku utama jangka panjang jika tujuannya hanya menggantikan peran pasar,” tambahnya.

Berdasarkan Key Strategy, BI juga mengadopsi pendekatan transparan dalam pembelian SBN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memicu ketidakseimbangan antara bank sentral dan pasar. Josua menjelaskan bahwa BI perlu menjaga keseimbangan antara stabilisasi pasar dan ketergantungan pada instrumen fiskal. “Dengan Key Strategy yang tepat, BI bisa menjadi penopang sementara, bukan penyelesaian permanen,” ujarnya.

Pengaruh pada Investor Swasta

Peningkatan peran BI dalam kepemilikan SBN berdampak signifikan pada perilaku investor swasta. Dengan BI aktif membeli SBN, pasar keuangan menjadi lebih stabil, tetapi juga mengurangi peluang investor untuk mendapatkan keuntungan. Josua mengatakan bahwa dalam Key Strategy BI, tindakan ini berupaya untuk memperkuat keterjangkauan SBN bagi pemodal lokal.

Meski demikian, Josua memperingatkan bahwa jika BI terus memegang peran dominan dalam jangka panjang, persepsi pasar bisa berubah. “Investor swasta mungkin merasa kewalahan jika BI terus menjadi pelaku utama, sehingga mengurangi insentif mereka untuk berinvestasi,” ujarnya. Kebijakan BI perlu didukung oleh mekanisme transparansi yang jelas agar tidak memicu kecurigaan.

Josua juga menekankan pentingnya harmonisasi antara Key Strategy BI dan kebijakan pemerintah. Jika BI terus menjadi pelaku utama pembelian SBN, pemerintah harus memastikan bahwa struktur pembiayaan tetap beragam dan tidak hanya bergantung pada bank sentral. “Key Strategy ini harus dipertahankan secara sementara, sambil mengoptimalkan partisipasi pasar,” jelas Josua.

Ikut berdiskusi