Special Plan: BPDP Bakal Danai Subsidi BBM Nelayan, Awas Biaya Bisa Bengkak

BPDP Bakal Danai Subsidi BBM Nelayan, Awas Biaya Bisa Bengkak

Inti Program Khusus untuk Nelayan

Special Plan – KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah diamanatkan untuk mengelola subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor maritim. Program ini diperkenalkan sebagai langkah khusus untuk mengurangi beban biaya operasional nelayan, terutama bagi mereka yang menggunakan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT. Pemerintah menetapkan harga khusus solar sebesar Rp 15.000/liter, sehingga selisih antara harga subsidi dan harga pasar (Rp 21.300/liter) menjadi tanggung jawab BPDP.

Langkah ini merupakan bagian dari Special Plan yang bertujuan memastikan nelayan tetap bisa beroperasi secara efisien meski menghadapi kenaikan harga bahan bakar. Dalam Special Plan, BPDP akan bertindak sebagai penyedia dana subsidi, dengan anggaran yang dihitung berdasarkan asumsi kuota solar sebesar 400.000 kiloliter selama enam bulan. Angka ini dianggap cukup signifikan mengingat penggunaan solar oleh nelayan di Indonesia terus meningkat.

Kekhawatiran Biaya dan Mekanisme Anggaran

“Program ini perlu memiliki pagu rupiah yang jelas agar tidak terjadi peningkatan beban anggaran secara tiba-tiba,” ujar Yusuf Rendy Manilet, seorang pakar ekonomi yang memberikan wawancara kepada Kontan.co.id. Ia menekankan bahwa kenaikan harga solar bisa memengaruhi jumlah subsidi yang harus dibayarkan BPDP, terutama jika terjadi inflasi atau kenaikan harga pasar yang signifikan.

Yusuf juga mengingatkan bahwa mekanisme subsidi dalam Special Plan harus diawasi secara ketat. Ia menyoroti risiko adanya penggunaan dana pungutan sawit untuk kebutuhan tambahan di luar kebijakan subsidi BBM. “Klaim bahwa subsidi tidak membebani APBN hanya berlaku saat dana BPDP mencukupi, tapi jika dana menipis, tekanan politik untuk mempertahankan subsidi bisa kembali ke pemerintah,” tambahnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa anggaran dalam Special Plan perlu dikelola dengan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Di sisi lain, Special Plan juga berpotensi meningkatkan keterjangkauan BBM bagi nelayan. Dengan subsidi yang lebih rendah, biaya operasional mereka diharapkan bisa berkurang, sehingga mampu memperluas kapasitas produksi atau meningkatkan penghasilan. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan BPDP dalam mengakses dana dan memastikan distribusi yang tepat kepada nelayan yang memenuhi kriteria.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan bahwa lembaga tersebut siap memfasilitasi program subsidi ini. “BPDP siap support aja,” jelasnya saat diwawancara di Kantor BPDP, Rabu (15/7/2026). Ia menegaskan bahwa anggaran untuk Special Plan tidak akan melebihi Rp 1,5 triliun, dengan asumsi subsidi per liter sebesar Rp 3.600 dan kuota solar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Alfansyah, pengelolaan dana subsidi dalam Special Plan diharapkan bisa meminimalkan dampak inflasi terhadap nelayan. “Pemerintah perlu memastikan bahwa Special Plan ini terukur dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi peningkatan biaya yang tidak terduga,” katanya. Ia menambahkan bahwa pengawasan tata kelola dana menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program subsidi tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, kenaikan harga solar memang terus menjadi isu utama. Pemerintah mengakui bahwa tingginya biaya BBM bisa mengganggu kinerja nelayan, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada sektor perikanan. Special Plan diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek, sementara pemerintah masih mencari mekanisme yang lebih optimal untuk jangka panjang.