Latest Program: Dominasi BI di Pasar SBN Jadi Sinyal Ketergantungan Fiskal pada Bank Sentral

Dominasi BI dalam Pasar SBN Menunjukkan Ketergantungan Fiskal yang Meningkat

Latest Program – Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan dominasi signifikan dalam pasar Surat Berharga Negara (SBN), dengan kepemilikan SBN mencapai 27,41% per 10 Juli 2026. Peningkatan ini menggambarkan ketergantungan fiskal yang meningkat terhadap bank sentral, yang menjadi fokus perhatian dalam mengevaluasi kebijakan moneter dan keuangan nasional. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa perbankan mengalami penurunan dari 22,66% menjadi 17,01%, sementara investor asing juga berkurang dari 13,26% ke 12,85%. Dominasi BI dalam pasar SBN ini terjadi dalam konteks ekonomi yang dinamis dan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang tinggi.

Pemangkasan Peran BI sebagai Penyangga Pasar

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai dominasi BI dalam kepemilikan SBN mencerminkan peran sentralnya sebagai penyangga pasar utang pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, BI aktif mengintervensi pasar SBN sebagai bagian dari strategi dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi. “Pergeseran ini menunjukkan BI semakin besar perannya sebagai penyangga pasar ketika permintaan alamiah dari perbankan dan investor asing belum cukup kuat,” ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (15/7/2026).

Intervensi BI dalam pasar SBN selama Latest Program bertujuan menjaga likuiditas, mengurangi volatilitas harga obligasi, serta mencegah kenaikan imbal hasil yang lebih signifikan. Sampai 17 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp 156,98 triliun, termasuk Rp 76,62 triliun melalui pasar sekunder. Rizal menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasar, terutama dalam menghadapi tekanan dari faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga acuan dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Ketergantungan Fiskal dan Tantangan di Depan

Dominasi BI dalam pasar SBN tidak hanya mencerminkan peran penyangga, tetapi juga menunjukkan ketergantungan fiskal yang semakin mengeras. Kepemilikan SBN oleh BI mencapai 27,41% pada akhir Juli 2026, menjadi indikator kuat bahwa pemerintah semakin bergantung pada biaya bunga yang diberikan oleh bank sentral. Rizal menambahkan bahwa kondisi ini bisa terus berlanjut jika kebijakan fiskal pemerintah tidak diperkuat secara signifikan.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, BI perlu memastikan bahwa intervensinya tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mendukung kredibilitas kebijakan moneter jangka panjang. “Ketika porsi BI meningkat tetapi yield tetap tinggi, artinya intervensi BI lebih banyak menahan tekanan agar tidak memburuk, bukan mencerminkan pulihnya kepercayaan pasar,” jelasnya. Faktor-faktor seperti tekanan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga acuan BI, kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar, serta ketidakpastian kebijakan fiskal menjadi penyebab utama kenaikan yield SBN tenor 10 tahun yang mencapai 7,28% per 13 Juli 2026.

Kebijakan Fiskal dan Strategi BI dalam Latest Program

Rizal menegaskan bahwa kondisi saat ini belum menunjukkan krisis di pasar SBN, tetapi sudah menjadi sinyal peringatan bagi kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter. Ia menyarankan pemerintah memperkuat disiplin anggaran dengan mengendalikan defisit, memastikan pertumbuhan utang yang terukur, memperluas basis investor domestik jangka panjang, serta meningkatkan transparansi pembelian SBN oleh BI. “Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar BI menyerap SBN, melainkan ketika permintaan lelang kembali kuat, investor swasta kembali masuk, rupiah lebih stabil, dan biaya utang pemerintah dapat turun secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Dalam konteks Latest Program, BI berperan sebagai mitra strategis dalam mengurangi risiko kredit pemerintah. Namun, terus-menerus mengandalkan BI sebagai sumber likuiditas juga menimbulkan risiko terhadap kemandirian fiskal. Rizal menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan utang pemerintah, sehingga biaya bunga yang diberikan oleh BI tidak terlalu besar. “Jika Latest Program tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang lebih baik, maka ketergantungan pada BI bisa menjadi jalan buntu,” tambahnya.

Respons Menteri Keuangan atas Ketergantungan pada BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa keluarnya hasil penilaian dari S&P akan membantu meredakan sentimen negatif di pasar keuangan. Proyeksi S&P menyebutkan rupiah diprediksi menguat ke Rp 17.700 per dolar AS. Purbaya optimis arus modal asing akan kembali masuk ke Indonesia secara bertahap. “Investor akan balik ke sini secara bertahap. Kalau yang pintar, masuk cepat. Ini menunjukkan bahwa yang diragukan banyak orang, yaitu kita tidak bisa mengimplementasikan kebijakan fiskal dengan baik, itu salah,” ujarnya saat ditemui di DPR belum lama ini.

Dalam rangka memperkuat kepercayaan pasar, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal secara lebih transparan. Purbaya menekankan bahwa dengan peningkatan kinerja ekonomi dan stabilitas nilai tukar, keberadaan BI dalam pasar SBN bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. “Latest Program ini adalah bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai stabilitas makroekonomi,” tambahnya. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada BI tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan.

Analisis Pasar dan Langkah Selanjutnya

Kondisi pasar SBN yang dominasi oleh BI memerlukan evaluasi mendalam mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Rizal mengatakan bahwa meskipun BI berhasil menstabilkan pasar, peran penyangga tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. “Latest Program harus menjadi pelengkap, bukan pengganti, dalam upaya memperkuat kredibilitas utang pemerintah,” katanya. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor swasta, sehingga mengurangi ketergantungan pada BI.

Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi anggaran, penerapan kebijakan fiskal yang disiplin, serta pengembangan pasar modal domestik bisa menjadi bagian dari solusi. Dengan menurunkan biaya utang dan meningkatkan daya tarik SBN, pemerintah bisa mengurangi beban pada BI. “Kenaikan yield SBN menunjukkan bahwa pasar masih meminta premi risiko, jadi kita perlu memastikan bahwa nilai SBN tetap kompetitif,” jelas Rizal. Ini menjadi tantangan utama dalam membangun kepercayaan pasar pada kebijakan fiskal yang lebih mandiri.