Meeting Results: ASABRI Berharap Bisa Dapatkan Aset Sitaan Kasus Korupsi untuk Tambahan Modal

Meeting Results: ASABRI Berharap Dapat Aset Sitaan Korupsi sebagai Tambahan Modal

Meeting Results – Dalam sebuah meeting results yang berlangsung di Komisi VI DPR RI pada Rabu (8/7/2026), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) atau ASABRI (Persero) mengungkapkan upaya mereka untuk memperoleh aset yang telah disita oleh putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Aset-aset tersebut terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan sejak beberapa tahun lalu, dan ASABRI berharap dapat memanfaatkannya sebagai dana tambahan untuk memperkuat modal perusahaan.

Langkah Strategis ASABRI dalam Pemrosesan Aset Sitaan

Jeffry Haryadi Manullang, Direktur Utama ASABRI, menjelaskan bahwa perusahaan sedang berupaya aktif mengajukan permohonan untuk mendapatkan aset sitaan kepada lembaga kejaksaan, Danantara, serta Kementerian Keuangan. Proses ini masih dalam tahap pengajuan, dengan harapan adanya keputusan yang memungkinkan ASABRI segera memperoleh eksekusi dari putusan pengadilan. “Kami berharap bisa diperoleh. Kami juga sedang berproses dengan Kejaksaan Agung, Danantara, maupun Kementerian Keuangan, untuk bisa memperoleh satu eksekusi dari putusan pengadilan atas kasus ASABRI yang telah inkracht,” ujarnya dalam meeting results tersebut.

Dalam meeting results ini, Jeffry menyebutkan bahwa ada dua aset yang telah diputus pengadilan dan inkracht. Aset-aset tersebut, menurutnya, dirampas untuk negara, termasuk ASABRI. Ia menambahkan bahwa perusahaan juga berminat untuk mendapatkan aset yang tidak secara eksplisit menyebut nama ASABRI, tetapi merupakan jaminan dari investasi perusahaan. “Kami ingin menambah modal yang bisa bermanfaat bagi operasional dan pertumbuhan bisnis,” terang Jeffry.

Komisi VI DPR RI telah menyetujui upaya ASABRI untuk mempercepat proses penerimaan aset sitaan. Dalam meeting results yang dihadiri oleh anggota komisi dan pejabat pemerintah, ditekankan bahwa dukungan politik dari lembaga legislatif sangat penting agar perusahaan bisa memperoleh dana tambahan secepat mungkin. “Dengan kecepatan proses ini, kami bisa segera menindaklanjuti rencana penyehatan perusahaan,” ujar Jeffry.

Impact of PMN and UPSL pada Perusahaan

Jeffry juga menyoroti kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang seharusnya diterima ASABRI pada 2025 sebesar Rp 2,7 triliun. Meski kebijakan ini sudah mendapat persetujuan Komisi VI DPR RI, menurutnya, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya karena kebijakan terbaru menyatakan bahwa hanya BUMN yang mendapat penugasan tertentu yang berhak menerima PMN. “Dengan demikian, rekomendasi dari Komisi VI untuk mendapatkan PMN Rp 2,7 triliun pada 2025 tidak terealisasi. Alhasil, kondisi itu menambah sedikit tantangan bagi kami pada 2026,” jelas Jeffry.

Selain itu, Jeffry mengatakan bahwa ASABRI juga mengajukan pencairan Unfunded Past Service Liability (UPSL) senilai Rp 5,17 triliun. Kementerian Keuangan telah mencatat piutang terhadap PT ASABRI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, namun pembayaran aset tersebut masih menunggu kemampuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami berharap proses ini bisa segera berjalan, karena dana UPSL sangat vital bagi pemulihan kinerja perusahaan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari meeting results ini, ASABRI mengungkapkan kebutuhan mereka untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat posisi keuangan. Dengan dana tambahan dari aset sitaan serta UPSL, perusahaan dapat mengembangkan program penyehatan yang telah mereka usulkan sejak beberapa bulan terakhir. “Kami sedang bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk memasukkan UPSL ke dalam APBN Tahun 2027, agar prosesnya bisa terlaksana secara optimal,” kata Jeffry.

Dalam meeting results yang berlangsung, beberapa anggota Komisi VI DPR RI menegaskan dukungan mereka terhadap upaya ASABRI. Mereka menilai bahwa penerimaan aset sitaan akan membantu perusahaan memulihkan kepercayaan publik serta meningkatkan kinerja keuangan. “Kami yakin dengan kebijakan yang diberikan, ASABRI bisa segera memperbaiki kondisi operasional dan menjadi lebih kuat lagi,” kata salah satu anggota komisi.

ASABRI juga mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam memperoleh aset sitaan akan menjadi langkah penting dalam penyelesaian masalah hukum yang mengganggu reputasi perusahaan. Selain itu, dana tambahan ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan produk asuransi baru dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. “Dengan meeting results yang kami usulkan, kami yakin kebijakan pemerintah akan lebih responsif terhadap kebutuhan ASABRI,” ujar Jeffry.