Main Agenda: DPR: Evaluasi Tata Kelola MBG Berpotensi Hasilkan Efisiensi Rp 70 Triliun

Main Agenda: DPR Evaluasi Tata Kelola MBG Berpotensi Hasilkan Efisiensi Rp 70 Triliun

Main Agenda menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas, setelah aksi demonstrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026). Pertemuan tersebut diadakan sebagai tanggapan atas aspirasi peserta aksi yang mengusung tema “Tritura Kembali”. Dalam sesi ini, DPR bertekad untuk memastikan kebijakan pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), dievaluasi secara mendalam untuk menemukan potensi penghematan anggaran hingga sekitar Rp 70 triliun.

Proses Evaluasi dan Harapan Efisiensi

Wakil Ketua DPR RI Korinbang, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa evaluasi tata kelola MBG telah menghasilkan data yang menunjukkan adanya kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. “Kita memperoleh angka efisiensi sekitar 70 triliunan dari pemeriksaan terhadap komponen program yang dianggap kurang efektif,” jelas Saan setelah audiensi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

“Tadi Pak Dasco berkomunikasi langsung dengan Kepala BGN, Bu Nanik, dan dalam sisa waktu itu ada rencana penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan,” ujar Saan.

Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari Main Agenda DPR ini menargetkan rencana optimasi anggaran yang dapat menguntungkan masyarakat. Saan menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang memakan biaya besar namun kurang efektif. Dengan cara ini, alokasi dana bisa disesuaikan agar lebih berdampak pada kebutuhan masyarakat, terutama yang masih terdampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Aspirasi Mahasiswa dan Isu yang Disoroti

Dalam sesi audiensi, para mahasiswa mengusung tuntutan utama terkait isu kebutuhan dasar masyarakat, terutama langkanya bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, menegaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok bisa mengurangi daya beli warga, sehingga perlu diawasi secara ketat.

“Tetapi harapannya, pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwa isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena,” tegas Dhenni.

Isu ini menjadi bagian dari Main Agenda DPR dalam menjawab keluhan masyarakat. Mahasiswa menyoroti bahwa kebijakan subsidi BBM perlu diintegrasikan dengan MBG agar tidak menimbulkan ketimpangan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengembalikan supremasi sipil dan memberantas inkompetensi di lingkungan pejabat publik. DPR menjanjikan akan melanjutkan diskusi ini dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mencari solusi yang lebih optimal.

Komitmen DPR dan Langkah Selanjutnya

Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dalam rangka memperkuat Main Agenda evaluasi tata kelola MBG. “Kalau teman-teman merasa belum cukup mendapatkan penjelasan di forum ini, DPR siap memfasilitasi diskusi dengan kementerian-kementerian terkait agar berbagai persoalan dapat diperjelas secara rinci,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan bisa memberikan kejelasan tentang penggunaan dana MBG dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Saan juga menyebutkan bahwa evaluasi ini akan menjadi dasar bagi reformasi kebijakan pangan nasional, termasuk penyesuaian sistem distribusi dan monitoring program subsidi.

Lebih lanjut, Main Agenda DPR menekankan pentingnya kolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memastikan evaluasi berjalan efektif. Proses ini juga melibatkan pengumpulan data dari lapangan dan analisis berbagai indikator kinerja program MBG. Dengan adanya potensi efisiensi Rp 70 triliun, DPR berharap kebijakan ini bisa diperbaiki agar lebih transparan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Main Agenda ini diharapkan mampu mengubah dinamika pengelolaan MBG menjadi lebih baik. DPR berkomitmen untuk menjadi mitra yang aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah, terutama mengenai isu-isu yang langsung mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan perbaikan tata kelola, program MBG bisa menjadi bagian dari upaya menekan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.