Mengukur Efektifitas Kebijakan BI: Pilih Perkuat Insentif Dibanding Kerek BI-Rate

Strategi BI: Insentif Portofolio Lebih Unggul Daripada Kenaikan Suku Bunga

Pusatkabar.com – Dalam Rapat Dewan Gubernur bulan Juli 2026, Bank Indonesia memilih untuk tidak mengubah posisi suku bunga acuan. Keputusan ini menempatkan BI-Rate tetap pada angka 5,75%. Alih-alih mengandalkan instrumen suku bunga, otoritas moneter tersebut beralih ke penguatan mekanisme insentif. Tujuannya jelas, yakni menarik investasi portofolio asing demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Rincian Insentif Baru

Langkah konkret yang diambil meliputi beberapa poin penting. Pertama, pemerintah menaikkan besaran insentif pengurangan premi bagi Swap Jual Lindung Nilai. Besaran ini meningkat dari 10% menjadi 12,5%. Selain itu, insentif untuk Swap Beli Lindung Nilai juga diperluas. Kedua, DNDF Jual Lindung Nilai mendapatkan tambahan insentif sebesar 15%.

Kedua paket insentif tersebut bertujuan meningkatkan Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra. Diversifikasi transaksi valas dilakukan melalui penambahan premi Swap Beli Lindung Nilai dan Swap Jual Lindung Nilai kepada BI sebesar 10%. Di sisi lain, premi DNDF Jual Lindung Nilai diturunkan sebesar 10%.

Analisis Ekonom Bank Permata

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menilai langkah ini sebagai pilihan yang tepat. Menurutnya, BI tidak lagi bergantung sepenuhnya pada suku bunga sebagai alat utama. Kebijakan kini lebih diarahkan ke sumber tekanan spesifik. Fokus utamanya adalah menarik aliran modal asing, menambah pasokan valas, serta memperdalam pasar uang dan valas.

Dibanding menaikkan BI-Rate lagi, strategi ini lebih seimbang karena tambahan kenaikan suku bunga memang bisa memberi sinyal kuat ke pasar, tetapi biayanya ke ekonomi riil makin besar.

Josua menjelaskan bahwa insentif yang dipilih BI lebih tepat sasaran. Langkah ini langsung menyasar masalah nilai tukar, yaitu mahalnya biaya lindung nilai dan terbatasnya pasokan valas. Dengan insentif penurunan premi 12,5% untuk transaksi swap jual lindung nilai investasi portofolio dan 15% untuk DNDF jual lindung nilai, investor asing diharapkan lebih nyaman masuk atau bertahan di aset rupiah.

Batasan dan Risiko Strategi

Meski demikian, Josua mengingatkan agar efektivitas insentif tidak dilebih-lebihkan. Menurutnya, langkah ini efektif untuk mengurangi tekanan jangka pendek pada rupiah. Namun, hal ini hanya berlaku jika sumber tekanan utamanya adalah biaya lindung nilai yang mahal, kekhawatiran investor atas risiko kurs, dan segmentasi likuiditas.

Tetapi jika tekanan rupiah datang dari lonjakan harga minyak, penguatan dolar AS, kenaikan suku bunga Amerika Serikat, defisit transaksi berjalan, atau memburuknya persepsi fiskal, maka insentif saja tidak cukup.

Dalam kondisi seperti itu, BI tetap perlu menjaga opsi kenaikan suku bunga sebagai langkah cadangan. Hal ini terutama jika rupiah melemah tidak terkendali dan ekspektasi inflasi mulai naik. BI juga menegaskan bahwa keputusan menahan BI-Rate disertai perluasan insentif dilakukan untuk memperkuat stabilitas rupiah. Selain itu, inflasi 2026–2027 dijaga dalam sasaran 2,5±1%. Kebijakan makroprudensial longgar juga tetap diterapkan untuk mendorong kredit ke sektor riil.

Dampak terhadap Inflasi dan Likuiditas

Dari perspektif inflasi, Josua berpendapat bahwa menahan BI-Rate sambil memperkuat stabilisasi rupiah adalah langkah yang masuk akal. Inflasi Indonesia saat ini tidak murni didorong permintaan yang terlalu panas. Banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti biaya impor, pangan, energi, transportasi, dan pelemahan rupiah.

Jadi, kenaikan BI-Rate tambahan belum tentu langsung menurunkan harga pangan atau energi, tetapi pasti menaikkan biaya pembiayaan. Dengan memperkuat pasokan valas dan menjaga rupiah, BI berupaya menahan inflasi impor tanpa langsung menambah tekanan suku bunga ke rumah tangga dan dunia usaha.

Sejalan dengan itu, perluasan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLN) juga dinilai penting. Langkah ini menjawab masalah likuiditas yang tidak merata. BI menaikkan besaran insentif KLM dari paling tinggi 5,5% menjadi 6,0% dari DPK. Selain itu, dibentuk KLM Pendalaman Pasar Uang paling tinggi 2,0% dari DPK untuk bank yang menjaga kepemilikan surat berharga pada tingkat optimal.

Hal ini berarti BI ingin mendorong bank tetap menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Pada saat yang sama, pasar uang diperkuat agar likuiditas tidak menumpuk di bank tertentu dan kering di bank lain. Josua mengatakan, risiko dari strategi ini adalah ketergantungan pada aliran modal portofolio asing. Jika aliran tersebut terhenti, stabilitas rupiah bisa terganggu.