New Policy: Mandat Baru BI Dukung Pertumbuhan Ekonomi Picu Kekhawatiran Pasar

New Policy: Mandat BI Picu Kekhawatiran Pasar

Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Diatur dalam UU P2SK

New Policy yang diusulkan melalui Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menambahkan tugas baru bagi Bank Indonesia (BI), yaitu menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Perubahan ini dianggap sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang semakin kompleks, namun juga memicu kekhawatiran terkait independensi BI.

Kebijakan moneter yang diperluas dalam New Policy ini memberikan ruang untuk BI mengambil langkah lebih proaktif dalam menghadapi fluktuasi pasar. Namun, kekhawatiran muncul karena peran BI bisa berubah dari sekadar menjaga stabilitas harga menjadi kebalikan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan terbarunya, CORE Indonesia mengingatkan bahwa New Policy ini berpotensi mengubah paradigma kebijakan moneter.

Persaingan Mandat BI dengan Kewenangan DPR

Mandat ganda dalam New Policy kini menimbulkan dinamika baru antara BI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR kini diberi wewenang untuk menyetujui anggaran tahunan BI serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dewan gubernur. Hal ini memberikan pengaruh signifikan terhadap independensi BI dalam mengambil keputusan moneter.

Dalam konteks New Policy, pengawasan yang lebih ketat dari DPR berisiko mengurangi ruang tafsir BI dalam menentukan kebijakan yang optimal. “Ketika inflasi tinggi berjalan beriringan dengan pengangguran yang juga tinggi, pengambil kebijakan harus tahu mana yang didahulukan antara stabilisasi dan dorongan pertumbuhan,” tulis laporan CORE Indonesia, Jumat (19/6). Perubahan ini menjadi isu utama dalam diskusi tentang kebijakan ekonomi Indonesia.

“Tanpa jawaban yang jelas pada tingkat aturan, New Policy menjadi multitafsir, dan ruang tafsir yang lebar itulah yang membuka pintu tekanan agar BI mengutamakan pertumbuhan ketimbang menahan inflasi, terutama saat ekonomi melambat,” dikutip dari laporan tersebut.

Pengaruh Mandat Baru terhadap Kredibilitas BI

Kredibilitas Bank Indonesia menjadi faktor kritis dalam mempertahankan kepercayaan pasar. Dalam New Policy, penambahan tugas BI berpotensi mengubah persepsi masyarakat terhadap independensi bank sentral. CORE Indonesia menegaskan bahwa kekhawatiran utama bukan terletak pada keputusan BI untuk mendorong pertumbuhan, tetapi pada bagaimana peran ini dirancang dan diterapkan.

Kebijakan yang diambil dalam New Policy harus tetap berbasis pertimbangan teknis, bukan tekanan politik jangka pendek. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa independensi operasional bank sentral harus dipertahankan agar kebijakan moneter tetap efektif. Di sisi lain, kekhawatiran muncul karena New Policy tidak hanya memperluas tugas BI, tetapi juga memperkuat kewenangan DPR.

Analisis Risiko dalam New Policy

Revisi UU P2SK dalam New Policy dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan. Namun, risiko yang muncul adalah perubahan prioritas kebijakan moneter. “Jika stabilitas harga tidak menjadi prioritas utama, New Policy berisiko melemahkan kredibilitas BI di mata pelaku ekonomi,” kata CORE Indonesia dalam analisis terbarunya.

Perubahan ini juga berdampak pada dinamika pasar. Investor mulai waspada terhadap kemungkinan BI memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas inflasi, terutama saat ekonomi menghadapi tekanan. Hal ini berpotensi menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah dan memengaruhi ekspektasi inflasi. Dalam New Policy, keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan harus dipertahankan agar pasar tetap percaya.

“Penerapan New Policy yang baik memerlukan transparansi dan kejelasan, serta komitmen untuk menjaga kredibilitas BI sebagai pengelola moneter nasional,” papar peneliti dari CORE Indonesia.

Langkah Penyelesaian untuk New Policy

Kedalaman peran BI dalam New Policy menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik. Selain itu, BI perlu menjelaskan secara jelas prioritas kebijakan moneter dalam konteks kinerja ekonomi nasional. Kebijakan yang dipandu oleh data ekonomi dan pertimbangan jangka panjang akan meminimalkan risiko interpretasi yang berlebihan.

Dalam New Policy, keterlibatan DPR dalam evaluasi kinerja BI harus diimbangi dengan keleluasaan operasional yang tetap ada. Pengambilan keputusan moneter yang optimal memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan pertanggungjawaban. Jika New Policy berhasil menciptakan keleluasaan yang jelas, maka BI bisa memperkuat peran sebagai pelaku kebijakan yang independen.