Key Issue: Pengamat Soroti Transparansi Penanganan Kasus Mantan Jampidsus

Pengamat: Transparansi Penanganan Kasus Mantan Jampidsus Menjadi Sorotan

Key Issue – KONTAN.CO.ID – Jakarta. Penetapan Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri telah menarik perhatian publik. Kebijakan ini dianggap mungkin memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, terutama karena melibatkan pejabat yang memiliki wewenang dalam memproses kasus korupsi. Key Issue ini menjadi fokus utama bagi para pengamat hukum, yang menilai bahwa proses penanganan kasus harus lebih transparan untuk menjaga kredibilitas lembaga.

Keterbukaan Proses Hukum dalam Penanganan Kasus

Menurut Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman, kasus Febrie membuka pertanyaan mengenai sejauh mana proses hukum dianggap objektif. Ia menjelaskan bahwa adanya konflik internal antarlembaga seperti kepolisian dan kejaksaan seringkali memicu pengungkapan kasus besar hanya setelah ada dinamika politik. “Key Issue ini mencerminkan bahwa tidak semua kasus tindak pidana diproses secara aktif sejak awal, melainkan menunggu kepentingan tertentu,” ujar Herdiansyah dalam wawancara dengan Kontan.

Kasus TPPU yang menyeret nama Febrie, menurutnya, juga menjadi contoh bagaimana penyidikan bisa dipengaruhi oleh kepentingan internal. “Aset yang ditemukan dalam penggeledahan harus menjadi bukti yang kuat, tetapi Key Issue yang muncul adalah ketidakjelasan proses penelusuran dugaan korupsi sebelumnya,” tambahnya. Herdiansyah menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Pola Penyidikan yang Dugaan Korupsi PT Asabri

Kasus Febrie tidak bisa dipisahkan dari dugaan korupsi yang melibatkan PT Asabri, salah satu perusahaan asuransi yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Herdiansyah, kasus ini mencerminkan keterkaitan antara penyidikan tindak pidana khusus dengan kelompok-kelompok yang diduga terlibat dalam korupsi. “Key Issue yang muncul adalah bagaimana penyidikan bisa terjadi lebih lambat ketika ada penelusuran aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ia menyoroti bahwa pola penyidikan sering kali terjadi ketika ada tekanan dari dalam sistem. “Tidak ada yang salah dengan penyidikan, tetapi Key Issue adalah ketidakseimbangan antara waktu dan kepastian hukum dalam menangani kasus-kasus besar,” katanya. Herdiansyah menambahkan bahwa kejelasan bukti dan alur penyidikan harus menjadi prioritas, terutama ketika melibatkan pejabat penegak hukum.

Impak pada Kredibilitas Institusi Hukum

Kasus ini dianggap memiliki dampak luas terhadap kredibilitas lembaga hukum, karena melibatkan pejabat yang bertugas menjaga keadilan. Menurut Herdiansyah, jika aparat hukum itu sendiri bermasalah, maka masyarakat akan meragukan kejelasan proses hukum pada kasus lain. “Key Issue ini memberi kesan bahwa hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan internal, bukan objektif,” terangnya.

Menurutnya, penyelesaian kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat integritas aparatur. “Yang utama adalah memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan didasarkan pada alat bukti yang sahih. Jika Key Issue ini tidak dikelola dengan baik, maka publik akan terus meragukan keadilan lembaga-lembaga hukum,” pungkas Herdiansyah. Ia menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga agar tidak terkesan adanya konflik yang memperburuk kasus.

Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum

Kasus Febrie juga menciptakan persepsi negatif di kalangan publik, yang menganggap bahwa penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh dinamika internal. Herdiansyah menegaskan bahwa transparansi dalam setiap tahapan penyidikan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan. “Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan ketika proses hukum tidak terbuka. Key Issue ini menjadi ujian bagi institusi hukum, apakah mereka bisa menjaga konsistensi dalam menegakkan hukum,” katanya.

Menurutnya, jika kepolisian dan kejaksaan bekerja dengan konsistensi, maka kasus seperti ini seharusnya sudah diproses sejak awal. “Kasus Asabri atau kasus lainnya, semestinya sudah ditelusuri secara aktif. Tidak perlu menunggu ketegangan seperti saat ini,” ujarnya. Herdiansyah menambahkan bahwa masyarakat berhak mengetahui detail alur penyidikan, termasuk waktu penanganan dan alat bukti yang digunakan.

Dengan demikian, Key Issue ini menjadi sinyal bahwa ada perluasan refleksi terhadap transparansi dan konsistensi lembaga hukum. Masyarakat menunggu penjelasan yang jelas dan langsung dari institusi yang berwenang, agar kepercayaan terhadap penegakan hukum tidak terus merosot.