Key Strategy: Pemerintah DKI-Kemensos Bergerak: 700 Anak Jalanan Segera Sekolah.

Key Strategy: Pemerintah DKI Jakarta dan Kemensos Dorong 700 Anak Jalanan Masuk Sekolah

Key Strategy menjadi inti dari upaya pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan akses pendidikan kepada 700 anak jalanan. Langkah ini adalah bagian dari program nasional yang bertujuan memastikan anak-anak yang hidup di jalanan memiliki peluang meraih pendidikan formal, sehingga bisa terbebas dari lingkungan yang kurang mendukung. Dengan Key Strategy yang diprioritaskan, pemerintah berharap dapat mengurangi angka anak jalanan yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan, terutama di Jakarta.

Proses Verifikasi dan Koordinasi untuk Program Pendidikan

Sebelum penerimaan anak jalanan di Sekolah Rakyat dimulai, para calon peserta akan menjalani proses verifikasi dan validasi data. Tahap ini dirancang untuk memastikan informasi yang diberikan benar dan akurat, karena keberhasilan program bergantung pada data yang dapat dipercaya. Koordinasi antara Kemensos dan Pemerintah DKI Jakarta terus berlangsung, dengan melibatkan RT/RW setempat dan pihak kelurahan sebagai penjamin keterlibatan masyarakat. “Kami melakukan kunjungan langsung ke rumah anak jalanan untuk memastikan data calon siswa terkumpul dengan lengkap,” jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam wawancara di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

“Dengan Key Strategy ini, kami ingin membangun fondasi yang kuat untuk memastikan anak jalanan bisa beradaptasi dengan sistem pendidikan yang lebih formal,” tambah Gus Ipul. Proses penerimaan anak jalanan membutuhkan kerja sama multidisiplin, mulai dari verifikasi administrasi hingga pendampingan oleh pihak RT/RW.

Dalam Key Strategy ini, Kemensos dan DKI Jakarta berupaya menyelaraskan data anak jalanan dengan program pendidikan lainnya. Pihak gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya akurasi data sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Kami bekerja sama dengan Kemensos agar data calon peserta lebih tepat sasaran,” kata Pramono Anung. Kebijakan ini juga melibatkan pemetaan daerah-daerah rawan anak jalanan, sehingga program pendidikan bisa diterapkan secara bertahap.

Persiapan Tahun Ajaran Baru dan Matrikulasi

Menjelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14–31 Juli 2026, pihak Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia sudah diberi instruksi untuk siap menerima anak jalanan. Key Strategy ini tidak hanya berfokus pada penerimaan, tetapi juga pada perencanaan kesiapan infrastruktur dan tenaga pengajar. Menurut Gus Ipul, program ini menggabungkan Key Strategy dengan pendekatan holistik, yaitu melibatkan keluarga, komunitas, dan pihak berwenang untuk memastikan anak jalanan terlayani secara optimal.

Matrikulasi yang akan dimulai setelah MPLS bertujuan membantu anak jalanan beradaptasi dengan kurikulum dan lingkungan belajar baru. Pemetaan awal menunjukkan bahwa sekitar 700 anak jalanan akan diterima, tetapi angka ini bisa berubah tergantung hasil verifikasi akhir. “Kami menargetkan Key Strategy ini bisa menjadi model keberhasilan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Gus Ipul. Program ini juga dilengkapi dengan pelatihan guru untuk menangani anak jalanan yang memiliki kebutuhan spesifik.

Menurut data yang dirilis Kemensos, jumlah anak jalanan di Jakarta mencapai sekitar 3.000 orang, dengan sebagian besar tidak memiliki akses ke pendidikan. Dengan Key Strategy ini, pemerintah berharap 700 dari jumlah tersebut bisa segera diterima di Sekolah Rakyat. Pemetaan daerah dan pengelompokan anak jalanan berdasarkan kondisi sosial ekonomi menjadi langkah penting untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan setiap peserta.

Kemajuan dalam Key Strategy ini juga ditunjang oleh pendekatan keterlibatan masyarakat. Pihak RT/RW dan kelurahan menjadi garda depan dalam mengidentifikasi anak jalanan yang memenuhi kriteria. “Kami berharap melalui Key Strategy ini, anak jalanan bisa diarahkan ke jalur pendidikan yang lebih baik,” kata Pramono Anung. Program ini juga berharap membangun keberlanjutan, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih dan ekosistem pendidikan yang inklusif.

Dalam proses Key Strategy, pemerintah DKI Jakarta dan Kemensos berkomitmen untuk menjaga konsistensi dan kualitas pendidikan. Setelah matrikulasi selesai, anak jalanan akan dilanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih lanjut. “Ini adalah bagian dari Key Strategy nasional untuk menjamin akses pendidikan yang merata,” tambah Gus Ipul. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak jalanan tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa mengembangkan keterampilan sosial dan kemandirian.